INAKINI.COM – Pemerintah menargetkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pembenahan tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu bulan. Pembenahan ini, terkait dengan temuan adanya potensi pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun dalam satu bulan pada program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengakui masih banyak masalah dalam pelaksanaan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut, salah satunya terkait kasus jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Awalnya, kata Zulkifli Hasan, jumlah SPPG alias dapur penyelenggara program MBG direncanakan sebanyak 21.000 titik. Namun, saat ini jumlahnya membengkak menjadi 27.877 titik. Artinya, ada lonjakan 6.877 titik di luar rencana awal pemerintah.
Kondisi tersebut, sambung dia, menimbulkan potensi pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kata dia, pemborosan tersebut berasal dari insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur MBG yang jika dijumlahkan untuk satu bulan mencapai Rp1 triliun.
“Karena itu perlu waktu penataan selama satu bulan. Yang baik diteruskan, yang tidak baik ini jangan dibenarkan,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Zulkifli Hasan bilang BGN saat ini akan fokus dalam membenahi kualitas dapur terkait dengan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi adanya kasus keracunan dalam pelayanan MBG.
“Kita tidak ada zero toleran terhadap keamanan pangan, tidak boleh lagi ada keracunan. Kita fokus dalam satu bulan ini,” tutur Zulkifli Hasan.
Selain itu, Zulkifli Hasan mengatakan BGN juga menemukan SPPG yang tidak patuh dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Contohnya, kasus SPPG yang tidak mengambil bahan baku pangan dari desa setempat ataupun koperasi desa.
“Ini banyak terjadi pelanggaran, padahal perintah presiden SPPG ini diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat,” katanya.
