INAKINI.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong penguatan distribusi minyak goreng rakyat MinyaKita melalui BUMN pangan. Porsi distribusi tersebut diusulkan mencapai minimal 60 persen dari total penyaluran nasional.
“Nah tentu dengan 60 persen maka pengendalian harganya akan berlangsung lebih murah. Itu yang kita cari dan kita dorong ke depan,” ujar Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa dalam media briefing di Kantor BAKOM RI Jakarta pada Senin (20/4/2026).
Gusti Ketut Astawa menjelaskan, rencana tersebut telah dibahas bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan kementerian terkait. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kesepakatan untuk meningkatkan peran BUMN dalam distribusi MinyaKita.
“Sudah beberapa kali kami lakukan kolaborasi dengan teman-teman baik dari UMI, kelas usaha, gabungan, dan Kementerian Lembaga terkait sebagai pemasukan yang baik. Secara resmi, mereka sepakat untuk melakukan 60 persen,” kata Gusti Ketut Astawa.
Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan agar segera ditindaklanjuti. BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD diharapkan dapat menyalurkan pasokan langsung ke pasar tradisional.
Langkah ini sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendorong peningkatan peran BUMN. Ia bahkan membuka peluang distribusi MinyaKita melalui BUMN hingga 100 persen guna memudahkan pengawasan harga.
“Kami minta ke depan, kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag, ini kan 30 persen (35 persen), kalau bisa ke depan kita naikkan lagi. Apakah 60 persen ke BUMN atau 100 persen, aku lihat situasinya nanti, biar mudah dikontrol,” kata Andi Amran Sulaiman.
Sementara, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kebijakan distribusi melalui BUMN saat ini sudah menunjukkan hasil positif. Hal tersebut terlihat dari tren penurunan harga MinyaKita di tingkat nasional.
Hingga 10 April 2026, harga rata-rata MinyaKita tercatat sebesar Rp15.961 per liter. Angka tersebut turun sekitar 5,45 persen dibandingkan akhir Desember 2025 yang sempat mencapai Rp16.881 per liter.
Budi Santoso menambahkan, realisasi distribusi melalui BUMN bahkan telah melampaui ketentuan minimal yang ditetapkan pemerintah. Saat ini, penyaluran melalui BUMN tercatat mencapai sekitar 49,45 persen dari total distribusi.
“Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga MinyaKita. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik,” ujar Budi Santoso.
