INAKINI.COM – Event Tugu Jogja Expo (THE) berlangsung sejak 8 Desember 2022 dan dipastikan masih belum mendapatkan izin dari Dinas Kebudayaan DIY.
Bahkan tidak adanya izin tersebut disebabkan tempat penyelenggaraan Pasar Malem THE tersebut berada di kawasan sumbu filosofis.
Tidak hanya itu venue yang ditempati justru menimbulkan keramaian dan berhimpitan dengan Hotel Toegoe yang menjadi bangunan cagar budaya.
Baca Juga : Setelah Pensiun Jokowi Dapat Rumah Dari Negara di Colomadu
Maka dari itu pihak Dinas Kebudayaan DIY masih memberi rekomendasi kepada Pemkot Jogja agar penyelenggaraan THE tersebut dihentikan.
“Kita sudah dapat arahan, intinya untuk kawasan sumbu filosofis tidak boleh ada kegiatan seperti itu,” kata Sumadi sebagai Penjabat Walikota Jogja ketika dikonfirmasi pada Kamis 15 Desember 2022.
“Sekarang saya rasa bukan zaman bahelua lagi, yang harus dioyak-oyak. Kesadaran saja, karena tidak ada rekomendasi untuk kegiatan tersebut. Secepatnya dibongkar lah wong sudah tidak boleh, kok,” kata Sumadi.
Baca Juga : Sempat Heboh! Harga Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Resmi Dibatalkan
Sumadi juga menambahkan sampai sekarang dibutuhkan pemikiran dari semua pihak untuk bisa ikut serta dalam menyukseskan pengajuan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan budaya tak benda yang telah diproses di UNESCO.
Maka dari itu semua potensi yang memberikan efek gangguan di setiap proses verifikasi tim UNESCO tersebut sebaiknya dihindari dulu.
Sedangkan dari pihak Ketua Penyelenggara TJE, Widihasto Wasana Putra di keterangannya mengatakan dari penghentian THE tersebut masih didasari perspektif kajian studi pembangunan memperlihatkan contoh klasik masyarakat yang berada di posisi lemah untuk pengambilan kebijakan.
Baca Juga : Keren! Pemerintah Beri Subsidi ke Pengguna Mobil Listrik Rp 80 Juta dan Motor Listrik Rp 8 Juta
Dikatakan event TJE tersebut menjadi langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat memanfaatkan lahan terbengkalai di tengah sulitnya ekonomi dan sebisa mungkin dikondisikan tanpa harus merugikan kepentingan siapapun.
“Kepentian pemerintah untuk menjaga proses pengajuan sumbu filosofis sebagai warisan budaya dunia ke UNISECO tentu saja tidak semestinya menegasikan upaya mandiri masyarakat dalam menjaga dapur tetap mengepul,” kata dia.
“Hal rekayasa teknis masih bisa ditempuh sejauh tersedianya good will dari pemangku kebijakan,” kata Widihasto.
