Selain restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda Indonesia), senilai USD 9,8 miliar atau setara Rp 139 triliun, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas akan melakukan langkah efisiensi untuk mengurangi beban keuangan Garuda Indonesia (kode saham GIAA).
Saat ini, beban keuangan Garuda Indonesia mencapai USD 2,8 miliar atau setara Rp 39 triliun. Nilai itu bahkan melewati beban keuangan PT Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 37 triliun.
Laporan keuangan Garuda Indonesia yang dipaparkan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, bahwa emiten mencatat rugi senilai USD 1,33 miliar atau setara Rp 18,95 triliun pada kuartal III-2021. Meski begitu, posisi rugi itu jauh lebih kecil dibandingkan kerugian per Desember 2020 yang tercatat mencapai USD 2,5 miliar atau sekitar Rp 35,62 triliun. “Relatif menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2020),” ujar Kartika, Kamis (11/11).
Berikut upaya-upaya efisiensi yang dilakukan tim Menteri BUMN, Erick Thohir, antara lain:
1) Pengurangan rute penerbangan internasional, domestik, dan pengembalian pesawat
Kementerian BUMN memutuskan memberhentikan sejumlah rute penerbangan internasional Garuda Indonesia. Tiko, sapaan aktab Kartika mencatat, rute-rute penerbangan internasional akan dikurangi secara signifikan dan menyisakan volume kargo yang dinilai masih memadai.
Sebagai gantinya, pemegang saham mengalihkan (refocusing) rute internasional ke domestik yang dinilai menguntungkan. Namun, sejumlah rute penerbangan domestik juga akan dikurangi dari 237 rute menjadi 140 rute saja. Artinya, ada 97 rute yang nantinya ditutup.
Pemangkasan itu sejalan dengan pengembalian sejumlah armada pesawat Garuda Indonesia kepada lessor atau perusahaan penyewa pesawat. Tercatat, pemegang saham juga akan mengurangi jenis pesawat Garuda Indonesia dari 13 menjadi 7 jenis saja.
2) Pengurangan jumlah karyawan
Manajemen Garuda Indonesia akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya. Rencana tersebut dibenarkan Tiko saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.
3) Rencana pengurangan saham negara
Pengurangan saham pemerintah (dilusi) di Garuda Indonesia, tengah dibidik Kementerian BUMN. Pengurangan persentase saham negara itu untuk menyelamatkan utang emiten penerbangan pelat merah itu.
Pemegang saham pun meminta dukungan Komisi VI DPR, bila opsi tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Saat ini, saham negara mencapai 60,5 %, Trans Airways sebanyak 28,2 % , sisanya milik publik sebesar 11,1 % . Tiko mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
4) Pencairan dana investasi pemerintah – pemulihan ekonomi nasional (IP-PEN) untuk Garuda Indonesia
Kementerian BUMN menginginkan Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati segera mencairkan dana Investasi Pemerintah-Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN) untuk Garuda Indonesia senilai Rp 7,5 Triliun.
Dana IP-PEN Garuda digunakan pemegang saham untuk memberikan jaminan kepada kreditur selama proses restrukturisasi utang emiten dengan kode saham GIAA tersebut.
