INAKINI.COM – Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat sebesar 52:48 dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 agar tidak memberatkan jamaah.
“Presiden menyarankan sekitar 52:48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah,” kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf seusai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menhaj Irfan menjelaskan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyampaikan kepada Presiden mengenai hasil perhitungan BPIH bersama Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah berdampak terhadap kondisi ekonomi sehingga terdapat sejumlah komponen biaya yang harus disesuaikan.
“Memang, ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tetapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jamaah,” katanya.
Oleh karena itu, kata Menhaj, Kemenhaj akan mencari formulasi yang tepat, termasuk mengatur kembali komposisi antara Bipih yang dibayarkan jamaah dan nilai manfaat dana haji.
Selain membahas BPIH 2027, Gus Irfan, sapaan akrabnya mengatakan, Presiden mengapresiasi upaya kementeriannya dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah serta menindak praktik yang merugikan jamaah. Presiden pun meminta Kemenhaj membersihkan ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah dari praktik kartel maupun kecurangan.
“Sapu ajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” kata Gus Irfan menirukan instruksi Presiden.
Lebih lanjut, Gus Irfan mengatakan, Presiden mengapresiasi langkah kementeriannya dalam menangani berbagai pelanggaran dan kecurangan yang berpotensi merugikan calon jamaah.
“Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah,” katanya.
Menhaj dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan perkembangan pembahasan BPIH 2027 serta revisi Undang-Undang (UU) Pengelolaan Keuangan Haji.
