INAKINI.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 mencatat defisit Rp 240,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan pelaksanaan APBN sampai dengan Agustus 2026 masih berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026, Jumat (18/9/2026).
“Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali,” kata Suahasil.
Mengutip Antara, defisit APBN tersebut berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp 2.055,6 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp 2.295,7 triliun. Dengan demikian, pendapatan negara hingga Agustus telah mencapai 65,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun, sedangkan belanja mencapai 59,7 persen dari pagu Rp 3.842,7 triliun. Di tengah defisit tersebut, keseimbangan primer APBN masih mencatat surplus Rp154 triliun. Kondisi itu menjadi salah satu indikator yang disoroti pemerintah dalam melihat perkembangan pelaksanaan APBN sampai dengan delapan bulan pertama 2026.
Pendapatan negara tumbuh 25,4 persen
Dari sisi pendapatan, pemerintah mencatat realisasi Rp 2.055,6 triliun hingga 31 Agustus 2026. Nilai tersebut tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.639 triliun.
Penerimaan perpajakan menjadi salah satu kontributor utama dengan realisasi Rp 1.619,3 triliun atau 60,1 persen dari target APBN. Penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 21,7 persen secara tahunan.
Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai Rp 1.409 triliun atau 59,8 persen dari target Rp 2.357,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp 591,5 triliun atau 59,4 persen dari target. Penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut tumbuh 38,9 persen.
Menurut Suahasil, peningkatan PPN dan PPnBM ditopang oleh konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat. Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp 722,2 triliun atau 62,6 persen dari target dan tumbuh 16,6 persen. PPh migas juga tumbuh cukup tinggi. Realisasinya mencapai Rp 39 triliun atau 70,6 persen dari target, dengan pertumbuhan 63,8 persen.
“Kalau harga migas dunia meningkat, maka revenue perusahaan tambah banyak,” ujar Suahasil.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 210,2 triliun hingga Agustus 2026. Nilai tersebut tumbuh 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan cukai mencapai Rp 148,7 triliun, tumbuh 3,2 persen. Bea masuk mencapai Rp 36,4 triliun atau naik 13 persen, sedangkan bea keluar mencapai Rp 25,1 triliun atau tumbuh 34,4 persen. Kenaikan bea keluar antara lain ditopang oleh kenaikan harga dan volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Sementara itu, penerimaan bea masuk dipengaruhi kenaikan volume impor dan pergerakan kurs.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi. Hingga Agustus 2026, PNBP mencapai Rp 435,1 triliun atau 94,8 persen dari target dan tumbuh 41,7 persen secara tahunan.
Belanja negara capai Rp 2.295,7 triliun
Pada sisi belanja, realisasi hingga Agustus mencapai Rp 2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.791,5 triliun atau 56,9 persen dari pagu. Nilainya tumbuh 29 persen secara tahunan. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 912,4 triliun dan belanja non-K/L Rp 879,1 triliun.
Belanja K/L telah mencapai 60,4 persen dari pagu Rp 1.510,5 triliun dan tumbuh 33 persen dibandingkan Agustus 2025. Sementara belanja non-K/L mencapai 53,6 persen dari pagu Rp 1.639,2 triliun dan tumbuh 25,1 persen. Suahasil meminta belanja K/L pada sisa tahun anggaran tetap memperhatikan efisiensi dan dampak penggunaan anggaran.
“Belanja K/L menuju akhir tahun harus tetap efisien,” tutur Suahasil. Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai hingga akhir Agustus mencapai Rp 259 triliun atau 72,3 persen dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh 21,7 persen.
Belanja pegawai antara lain digunakan untuk pengangkatan sekitar 355.000 aparatur sipil negara (ASN) baru serta pembayaran tunjangan bagi pendidik non-PNS. Belanja barang mencapai Rp 389 triliun atau 55,1 persen dari pagu dan tumbuh 67,5 persen. Salah satu komponen yang berkontribusi adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga Agustus, anggaran MBG telah terealisasi Rp 134,2 triliun. Program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain MBG, belanja barang mencakup Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) swasta Rp 10,1 triliun, insentif biodiesel Rp 21,4 triliun, pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rp 11,3 triliun, serta stabilisasi pangan Rp 3,3 triliun.
Belanja modal tercatat Rp 159,8 triliun atau 56,3 persen dari pagu dan tumbuh 14,3 persen. Belanja tersebut digunakan antara lain untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan serta irigasi.
Sementara itu, realisasi bantuan sosial mencapai Rp 104,5 triliun atau 64,3 persen dari pagu. Angkanya tumbuh 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut antara lain terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 21 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp 27,6 triliun untuk 17,6 juta keluarga, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp 30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Transfer ke daerah turun
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp 504,3 triliun hingga akhir Agustus 2026. Realisasi tersebut setara dengan 72,8 persen dari pagu yang ditetapkan. Berbeda dengan pendapatan negara dan sebagian besar komponen belanja pusat yang tumbuh, realisasi TKD mengalami koreksi 11,8 persen secara tahunan.
Suahasil menyebut alokasi awal TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun. Dalam perjalanannya, pemerintah melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah.
Pembiayaan utang Rp 506 triliun
Defisit APBN kemudian ditutup melalui pembiayaan. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 506 triliun atau 60,8 persen dari target Rp 832,2 triliun.
Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 527,4 triliun atau 66 persen dari target Rp 799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp 21,4 triliun. Nilai tersebut setara dengan negatif 65,5 persen dibandingkan pagu pembiayaan pinjaman dalam APBN 2026 sebesar Rp 32,7 triliun. Suahasil mengatakan realisasi pembiayaan utang sampai Agustus masih sesuai dengan desain APBN 2026. Pemerintah, menurut dia, tetap memperhatikan kondisi kas, dinamika pasar keuangan, biaya dana, risiko, serta tata kelola dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.
“Agustus ini on-track, sesuai dengan rencana APBN,” terang Suahasil. Dengan realisasi pendapatan Rp 2.055,6 triliun dan belanja Rp2.295,7 triliun, defisit APBN sampai akhir Agustus 2026 berada di Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Pada saat yang sama, keseimbangan primer tercatat surplus Rp 154 triliun.
