INAKINI.COM – Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jumlah anggaran pembangunan yang mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km jalan di Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Lampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Adapun jumlah dana tersebut merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023. Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mengecek langsung jalan rusak di Lampung pasca viralnya video Tiktok Bima Yudho soal kerusakan jalan di Lampung.
“Transfer dana dari Pusat Ke Pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Lampung mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km jalan,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram resminya pada Sabtu (6/5).
Program penyelenggaraan jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp 2,16 triliun. Khusus untuk Provinsi Lampung mencapai Rp 886,8 miliar.
Selain itu, Menkeu juga membeberkan jumlah anggaran untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera yang menggunakan instrumen keuangan negara seperti APBN dan APBD.
Menkeu mengatakan, belanja kementerian/lembaga (k/l) PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional dialokasikan sebesar Rp 588,7 miliar untuk tahun 2023 dan sudah terealisasi Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023.
“Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar,” terangnya.
Ia juga membeberkan jumlah APBN untuk pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Provinsi Lampung melalui PMN dan Jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).
Pertama, untuk pembangunan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Panjang 140 km), pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk PMN Rp 2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp 22,09 triliun.
Kedua, untuk pembangunan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Panjang 189 km), pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk PMN Rp 4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp 14,37 triliun.
Terakhir, terkait pendanaan pembebasan lahan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp 3,75 triliun. Sementara untuk Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp 1,86 triliun.
Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara.
