INAKINI.COM – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan sebanyak 52% dari total jumlah badan usaha milik negara (BUMN) mengalami kerugian sekitar Rp20 triliun.
Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyebutkan saat ini jumlah perusahaan yang berada di bawah pengelolaan Danantara sebanyak 1.074 perusahaan. Dengan demikian, jumlah BUMN yang merugi sekitar 558 perusahaan.
“[Sebanyak] 52% dari 1.074 perusahaan itu merugi Rp20 triliun atau US$1,5 miliar setiap tahun,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/10).
Tak hanya itu, Danantara juga menemukan adanya praktik transaksi berlapis antar perusahaan BUMN yang membuat biaya operasional membengkak.
Dony menjelaskan setiap perusahaan mengambil keuntungannya sendiri di setiap praktik operasional.
“Sebagian besar perusahaan itu, mereka beroperasi sebagai layering companies. Sebagian besar perusahaan, Anda tahu, mereka mengambil keuntungan dari diri mereka sendiri,” katanya.
Dony yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN ini memberi contoh pada salah satu emiten peat merah PT. Telkom Indonesia Tbk (TLKM), yang mana pembangunan serat optik di lingkungan untuk layanan Indihome harus melewati empat perusahaan berbeda. Masing-masing perusahaan mengambil keuntungan, sehingga biaya akhirnya disebut 150% lebih tinggi dibandingkan para pesaing.
“Jadi, jika dibandingkan dengan para pesaing, biaya kami 150% lebih tinggi daripada mereka. Ini adalah fakta,” ungkapnya.
Pola serupa ditemukan di Pertamina, melalui Patra Niaga, memegang kepemilikan produk, sementara perusahaan pelayaran grup bertugas mengangkutnya. Perusahaan pelayaran itu kemudian menyewa pihak swasta untuk membawa produk tersebut.
“Dapatkah Anda bayangkan? Jadi perusahaan pelayaran tersebut mengambil keuntungan dari diri mereka sendiri. Dan banyak dari kasus ini, ucapnya.
Sehingga, Danantara menggabungkan tiga perusahaan hilir Pertamina, yakni Patra Niaga, PIS, dan satu entitas internasional, kini digabung menjadi satu. Penghematan dari penggabungan itu disebut sudah terlihat dalam enam bulan.
Secara agregat, inefisiensi akibat transaksi berlapis ini diperkirakan mencapai US$2 miliar per tahun.
