INAKINI.COM – Program dari ERP DKI Jakarta menjadi polemik yang baru-baru ini menjadi salah satu kebijakan yang kontroversial.
Justru dari Pimpian dan beberapa angota Komisi V DPR RI mengajukan rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau disebut sebagai electronic road pricing atau ERP di Jakarta untuk bisa dikaji kembali.
“Rencana ERP tersebut sebaiknya dikaji kembali. Terlebih dari transportasi publik di daerah Jakarta dan sekitarnya masih tidak merata,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal, dilansir dari halaman Antara pada Jumat 20 Januari 2023.
Baca Juga : Breaking News! Motor dan Mobil Listrik Tidak Dibebani Pajak
Menurut Iqbal, tersedianya cakupan layanan transportasi umum untuk daerah penyangga Jakarta semestinya perlu perhatian maksimal bukan hanya dari penerapan ERP.
Bahkan banyak warga di kota satelit seperti Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi yang mengadu nasib di Jakarta memilih menggunakan kendaraan pribadi mereka karena transportasi umum belum bisa memadai.
