INAKINI.COM – Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I tahun 2022 dalam kondisi yang sangat baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“APBN semester I masih mencatat surplus. Jadi 6 bulan berturut-turut APBN kita surplus. Surplusnya di bulan Juni ini dari total surplusnya adalah Rp 73,6 triliun,” ujar Menkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Rabu (27/07).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan surplus akhir Juni 2022 lebih baik jika dibandingkan Juni 2021 yang mengalami defisit Rp 283 triliun. Kondisi surplus tersebut ditopang pendapatan negara yang mencapai Rp 1.317,2 triliun atau 58,1 persen dari target APBN Rp 1.846,1 triliun, tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp887 triliun.
Pendapatan negara didorong penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.035,9 triliun atau tumbuh 52,3 persen. Pendapatan negara yang tumbuh signifikan didukung meningkatnya aktivitas ekonomi, dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) terutama Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan naiknya harga komoditas.
Lebih rinci, penerimaan pajak tumbuh 55,7 persen atau mencapai Rp 868,3 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 37,2 persen atau Rp 167,6 triliun.
Selain penerimaan perpajakan, pendapatan negara didukung oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 35,8 persen atau mencapai Rp 281 triliun.
Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp 1.243,6 triliun, tumbuh 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau mencapai 40 persen dari target APBN 2022.
Realisasi belanja terdiri dari:
- Belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 392,8 triliun atau 41,5 persen dari APBN,
- Belanja non K/L Rp 483,7 triliun atau 35,7 persen dari APBN 2022
Kinerja belanja pemerintah pusat tumbuh positif didorong realisasi belanja non K/L untuk subsidi, kompensasi BBM dan listrik, serta pembayaran pensiun, termasuk THR dan Pensiun ke-13.
Sementara, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah mencapai Rp 367,1 triliun atau 45,6 persen dari target APBN. Sedangkan pembiayaan untuk investasi telah terealisasi Rp 48 triliun. Kemudian, keseimbangan primer juga mengalami surplus Rp 259,7 triliun dibandingkan realisasi Juni 2021 yang mengalami defisit Rp 116,2 triliun.
“Semua indikator yang luar biasa positif dari APBN ini di semester I menjadi bekal yang sangat baik untuk kita menghadapi semester II yang kita tahu dan kita paham lingkungan globalnya akan semakin bergejolak dan tidak pasti. Kemungkinan terjadinya resesi, inflasi, dan kenaikan suku bunga semuanya memberikan ancaman, termasuk krisis pangan dan krisis energi. Ini semuanya harus kita antisipasi,” ujar Menkeu.
Sebagai penutup, Menkeu menegaskan APBN akan tetap menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjadi shock absorber, memperbaiki kinerja ekonomi, dan menjaga rakyat.
“Respon dari APBN yang terus dibuat fleksibel dan agile dan juga responsif terhadap perubahan perekonomian yang terus terjadi menjadi kunci bagi terlaksananya APBN yang baik, namun tetap sehat dan kita harapkan akan menjadi instrumen yang kredibel dan sustainable,” pungkas Menkeu.
