Thursday, May 2, 2024
spot_img
HomePoliticsPemilu 2024 Semakin Dekat, KPK Ingin Parpol Jadi Tameng Untuk Cegah Korupsi...

Pemilu 2024 Semakin Dekat, KPK Ingin Parpol Jadi Tameng Untuk Cegah Korupsi Bukan Jadi Lumbung

INAKINI.COM – Perhelatan Pemilu 2024 semakin dekat. Meskipun tinggal dua tahun lagi, banyak phak termasuk pimpinan parpol sudah bergerak dengan memberi pencitraan dan juga bagaimana membangun koalisi dengan partai lainnya.

Bisa diketahui dari banyak aktivitas partai masih berpotensi memberi dampak terjadinya korupsi. Maka dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih berharap kepada partai politik untuk bisa menjadi benteng terdepan yang mana bisa mencegah adanya tindakan pidana korupsi yang kerap terjadi di kalangan anggota partai.

Dilansir dari pernyataan KPK melalui program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu PCB Terpadu 2022 pada Rabu 18/5/2022 yang mana para pimpinan dan pengurus parpol di level pusat ataupun daerah diharapkan menjadi satu benteng untuk pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan masing-masing, ujar Ipi Maryati Kuding selaku Plt Juru Bicara KPK di Bidang Pencegahan KPK.

Baca Juga : Prabowo Jadi Sosok Strategis di Dunia Politik Dunia, Apa Poin Pentingnya?

Ipi juga menjelaskan kembali bahwa ada penyesuaian amanat UUD 1945 yang mana parpol menjadi satu instrumen penting dan memiliki peran utama dalam menghasilkan pemimpin nasional dan daerah. Parpol juga menghasilkan para wakil rakyat baik dari Presiden hingga kepala daerah sampai anggota DPR dan DPRD dengan kualitas diri lebih baik hingga memiliki integritas menjadi seorang pemimpin.

Ipi menambahkan kembali bahwa KPK masih memandang adanya peningkatan kesadaran hingga pengetahuan antikorupsi yang mana mampu meningkatkan integritas parpol hingga semua pengurusnya untuk terhindar dari korupsi.

Baca Juga : Selain Singapura, ada 4 Negara di Dunia yang Pernah Totak Ustaz Abdul Somad

Terdapat catatan kasus korupsi mencapai 310 perkara yang mana kerap melibatkan DPR ataupuin DPRD. Kemudian masih ada catatan 22 perkara yang sudah melibatkan peran seorang gubernur sampai 148 wali kota hingga bupati ataupun wakil bupati yang sekarang ditangani oleh KPK sampai Januari 2022.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments