Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (Kemen PUPR) akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat pada tahun 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Papua dan Papua Barat, bisa dilihat dari jumlah kunjungan Presiden ke tanah Papua.
“Setiap berkunjung ke tanah Papua, beliau selalu memeriksa satu persatu setiap infrastruktur yang dibangun baik jalan, perumahan, air. Terutama jalan perbatasan, jalan Trans Papua, dan pos lintas batas negara (PLBN),” kata Menteri Basuki di Jakarta, Sabtu (4/12).
Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah membangun 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua dan Papua Barat, antara lain:
- PLBN Skouw di Kota Jayapura
- PLBN Sota di Kabupaten Merauke
- PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyampaikan usulan untuk membangun PLBN di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
“Kita akan segera sampaikan usulan PLBN di distrik Batom kepada Presiden Jokowi. Kalau memang dibutuhkan, pasti akan kita segera bangun,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat.
Menteri PUPR Basuki menyampaikan, dari total panjang jalan Trans Papua yaitu 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal yaitu 977 km di Papua dan 670 km di Papua Barat.
“Tadi juga bapak Bupati sudah meminta untuk mempercepat penyelesaian jalan dari Kabupaten Keerom ke distrik Batom, kita akan terus upayakan percepatan agar bisa segera tembus,” ujarnya.
Selain PLBN dan Jalan Trans Papua, Kementerian PUPR akan melakukan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur di Papua dan Papua Barat lainnya diantaranya:
- Pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX
- Pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2022 yang telah disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 100,59 triliun.
Program kerja Kementerian PUPR Tahun 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN).
Melalui beberapa penyesuaian program kerja, maka Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp 100,59 triliun yang meliputi:
- Belanja Operasional Pegawai Rp 3,12 triliun
- Belanja Operasional Barang Rp 2,51 triliun
- Anggaran Pendidikan Rp 4,56 triliun,
- Belanja Non-Operasional Rp 90,40 triliun
Sesuai arahan Kementerian Keuangan, sebesar 5% dari total anggaran harus disimpan untuk antisipasi pandemi.
“Karena kita masih menghadapi pandemi, masih ada saving sebesar 5% yang kita tahan dulu. Apabila pandemi dapat selesai pada semester pertama tahun 2022, maka saving tersebut bisa kita gunakan untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.
