Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 17 Januari 2021

Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali hingga 17 Januari 2022 guna mengendalikan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Senin (03/01) siang di Kantor Presiden, Jakarta.

“Walaupun situasinya seluruhnya tadi disampaikan juga terkendali, (PPKM luar Jawa-Bali) akan diperpanjang 14 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 17 Januari 2022,” ujar Airlangga.

Berikut rincian kategori level pada kabupaten/kota di luar Jawa-Bali:

1. Tidak ada kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4
2. PPKM Level 1 meningkat dari 191 menjadi 227 daerah
3. PPKM Level 2 menurun dari 169 ke 148 daerah
4. PPKM Level 3 menurun dari 26 menjadi 11 daerah

“Dari segi penanganan Covid-19 seluruhnya di level 1, namun responsnya masih ada yang terkait dengan vaksinasi yang masih di bawah 70 persen, dan juga tingkat tergantung daripada responsnya,” imbuh Airlangga.

Dalam keterangan persnya, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah bersiap untuk melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan atau booster yang direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2022.

“Akan ada direvisi, baik Peraturan Menteri Kesehatan maupun Peraturan Pemerintahnya yang sedang disiapkan. Ini diharapkan akan segera dimulai,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah menyiapkan dua opsi pelaksanaan vaksinasi yaitu melalui skema program pemerintah dan mandiri.

“Keppresnya sedang disiapkan. Tetapi opsi itu tetap ada, di mana opsi yang berbasis PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan program pemerintah dan mandiri. Opsinya ada, nanti pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan terhadap vaksin tersebut,” ujarnya.

Selain itu Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri, pemerintah menambah pintu masuk negara dan juga fasilitas karantina terpusat.

“Selain di Jakarta, disiapkan juga di Juanda maupun di tempat lain yang tentunya disiapkan kekarantinaan. Demikian pula, yang terkait dengan pintu darat, apakah itu yang ada di lintas batas, yaitu Entikong. Dan selanjutnya juga yang masuk laut antara lain Batam, Tanjung Pinang, Kepri, yang seluruhnya juga disiapkan terkait dengan kekarantinaan,” tandasnya.