INAKINI.COM – Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Buuntuk merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertama masa jabatannya.
Burhanuddin Abdullah mengatakan akan dibentuk sebuah Kementerian Penerimaan Negara yang secara khusus bertugas mengelola pajak, bea, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kementerian baru ini akan menjadi penggabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
“Perlu ada perubahan kelembagaan. Yang pertama adalah pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Insyaallah, akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, bea, cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), terpisah dari Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu),” ujar Burhanuddin Abdullah dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada Kamis (26/9/2024).
Burhanuddin Abdullah menjelaskan bahwa perombakan ini penting untuk mendukung pelaksanaan program strategis Prabowo di tahun pertama kepemimpinannya.
Burhanuddin Abdullah menegaskan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan political will; diperlukan perubahan kelembagaan yang mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
“Political will saja tidak cukup. Harus ada kapasitas untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kelembagaan,” lanjutnya.
Burhanuddin Abdullah menyebut, perubahan struktur di berbagai kementerian dan lembaga ini akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025, bersamaan dengan awal masa pemerintahan Prabowo.
