INAKINI.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegur direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero)/ KAI dan PT INKA (Persero) perihal polemik impor kereta rel listrik (KRL).
Erick Thohir mengungkapkan bila kedua perusahaan itu dianggap tanpa berdialog lebih dahulu dengannya dalam pembahasan pengadaan trainset KRL, langsung menggagas rencana untuk mendatangkan KRL dari luar negeri.
“Ini yang saya tegur juga direksi BUMN kalau ada apa-apa duduk sama saya dahulu, jangan langsung melibatkan semua menteri lain, saya enggak dikasih tahu,” kata Erick dalam keterangan pers pada Rabu (3/5).
Menteri BUMN menyebutkan, rencana untuk mengimpor KRL lantaran terjadi masalah produksi pada PT INKA. Ia menjelaskan, perusahaan pelat merah itu mengalami kendala produksi lantaran kondisi keuangannya yang memburuk, padahal permintaan sangat besar baik di dalam negeri maupun ekspor dengan kerja sama perusahaan asal Swiss, Stadler Rail.
“Produk INKA memiliki dua kualitas yakni versi dalam negeri dan ada yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong terbaik di dunia yakni Stadler,” ujarnya.
Erick memberikan catatan bahwa EBITDA INKA atau kinerja keuangannya saat ini masih negatif, mencari proyek is one thing. Artinya, perlu ada dukungan arus kas kepada INKA. Kalau perputaran kasnya tidak ketemu, maka tidak mungkin perusahaan itu dapat memproduksi jumlah yang dibutuhkan.
Erick melanjutkan, untuk mengatasi masalah arus kas INKA tersebut pemerintah sudah berencana menyuntik penyertaan modal negara (PMN) tahun depan supaya ada modal cukup untuk produksinya.
“Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up. Namun kalau kita membutuhkan (impor) maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama. Dan kalau ada korupsi saya akan sikat,” tuturnya.
Selain itu, dia juga menegur pihak KAI karena belum membuat proyeksi pertumbuhan pengguna kereta api termasuk KRL dalam 5 tahun usai pandemi Covid-19 yang berdampak kepada perubahan tren pertumbuhan.
“Saya tegur juga mana proyeksi lima tahun ke depan untuk pertumbuhan penggunaan kereta api. Memang pada saat Covid-19 ketika (pengguna) drop kita tidak bisa nyalahin,” sambung Erick.
Dengan begitu, dia meminta proyeksi pertumbuhan pengguna KRL tersebut dikaitkan terlebih dahulu dengan kondisi INKA, baru kemudian diputuskan sisa pengadaan KRL berasal dari impor.
“Jangan sampai masyarakat pengguna kereta dikorbankan, harga tiket jadi mahal karena mengurangi traffic, atau juga akhirnya terjadi pertumbuhan lebih lama. Ini kasihan masyarakat harus ada solusi tanpa melihat impor-impor,” tegas Erick.
