INAKINI.COM – Pemerintah menilai daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga di tengah munculnya anggapan mengenai pelemahan konsumsi.
Kondisi yang terjadi saat ini dinilai lebih mencerminkan pergeseran pola belanja masyarakat, bukan penurunan kemampuan konsumsi secara keseluruhan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengatakan, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat masih tumbuh dan hal itu tercermin dari peningkatan aktivitas di sektor transportasi dan pariwisata, termasuk hotel dan restoran.
“Pertama bisa saya sampaikan, itu tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, salah. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak, saya tadi lihat bukti data-data, memang gak semua data bisa dipublikasi, tapi tadi saya lihat buktinya ya. Bukti yang pertama itu misalnya adalah pertumbuhan di transportasi dan pertumbuhan yang terkait pariwisata,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut Dradjad, peningkatan aktivitas transportasi menunjukkan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dan perubahan perilaku tersebut turut mendorong konsumsi di sektor pariwisata, terutama untuk kebutuhan perjalanan, penginapan, dan makan di restoran.
Dia menilai, meningkatnya minat masyarakat untuk bepergian menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan konsumsi pada sektor-sektor tersebut.
“Transportasi itu tinggi sekali, karena apa? Karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan. Dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali, restoran dan hotel juga. Turisme juga meningkat, pariwisata meningkat sekali,” katanya.
Selain mobilitas dan pariwisata, Dradjad menyoroti peningkatan transaksi pembayaran digital sebagai indikator lain yang menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dia menyebut transaksi transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengalami pertumbuhan signifikan, bahkan menurutnya mencapai lebih dari 100 persen.
Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi pada Agustus 2026, atau tumbuh 40,36 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) yang didukung oleh semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di masyarakat.
Pada periode yang sama, volume transaksi melalui internet banking tumbuh 15,12 persen secara tahunan, sedangkan mobile banking meningkat 47,08 persen, sementara transaksi QRIS mencatat pertumbuhan sebesar 67,22 persen secara tahunan.
Dradjad menilai peningkatan transaksi digital tersebut menunjukkan aktivitas transaksi masyarakat masih berlangsung secara aktif, sehingga perkembangan konsumsi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan penjualan pada kelompok barang tertentu.
“Bukti berikutnya, transaksi QRIS itu peningkatannya sampai di atas 100 persen. Ya, kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi. Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah, enggak, sama sekali enggak betul,” katanya.
Pemerintah Soroti Pergeseran Pola Konsumsi
Meski demikian, ia menilai, narasi mengenai pelemahan daya beli perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi yang tersedia.
Menurutnya, perubahan perilaku belanja masyarakat telah memicu pergeseran konsumsi, baik dari sisi pilihan barang dan jasa maupun saluran pembelian.
Dia menambahkan bahwa masyarakat kini semakin banyak memanfaatkan marketplace dan kanal belanja daring untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Perubahan tersebut, menurnya perlu menjadi pertimbangan dalam membaca perkembangan konsumsi nasional dan penurunan permintaan terhadap suatu jenis barang tidak serta-merta menunjukkan bahwa daya beli masyarakat secara keseluruhan sedang melemah.
Dradjad mencontohkan seperti sektor alas kaki, termasuk sepatu, yang sebelumnya mendapat sorotan akibat keluhan pelaku usaha mengenai penurunan konsumsi, sehingga, kondisi tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan preferensi dan alokasi belanja masyarakat.
“Jadi kalau tadinya itu kebanyakan mungkin dulu ada yang beli alas kaki, sepatu misalnya. Makanya kan ada keluhan terkait dengan konsumsi sepatu dan sebagainya. Ya, karena memang masyarakat banyak yang bergeser konsumsinya,” katanya.
Dia menambahkan, perubahan pola konsumsi tersebut juga teridentifikasi dalam pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pemerintah meyakini daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik berdasarkan pembacaan terhadap berbagai indikator ekonomi.
“Nah pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS baik-baik. Sehingga kami dari pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu terjaga sangat bagus,” katanya.
Dradjad menegaskan bahwa pemerintah berupaya meluruskan narasi yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi konsumsi masyarakat berdasarkan data statistik.
“Orang selalu mengembar-ngemborkan daya beli melemah, (namun) data menunjukkan narasi itu salah. Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap bagus, tetap solid dan itu terbukti juga dari analisis terhadap inflasi tadi kalau daya beli melemah, inflasi gak mungkin agak merambat sedikit,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan inflasi juga perlu diperhatikan dalam menilai kondisi permintaan, dan dinamika harga dapat menjadi salah satu indikator untuk membaca perkembangan konsumsi masyarakat.
“Jadi kami bukan membantah, tapi kami menunjukkan bahwa berdasarkan data BPS itu tidak benar, daya beli melemah yang betul daya beli tetap kuat dan tetap solid,” tegasnya.
