INAKINI.COM – Pemerintah dan DPR RI menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6%, inflasi 2,5%, sedangkan nilai tukar rupiah dipatok Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Asumsi lainnya mencakup suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9%, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$ 75 per barel, lifting minyak 612.500 barel per hari, serta lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 6% diarahkan untuk memperbesar aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
“Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 6%. Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dan aktivitas produksi dan konsumsi,” kata Said dalam rapat paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mendorong investasi dan ekspor bernilai tambah. Said menilai pertumbuhan ekonomi 6% tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan APBN sehingga peran swasta juga perlu diperbesar.
“Tantangannya memang tidak mudah, strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menetapkan inflasi sebesar 2,5%. Said mengatakan inflasi perlu dijaga karena konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
“Konsumsi rumah tangga masih menjadi pilar utama dalam struktur PDB nasional kita. Karena itu target inflasi rendah harus menjadi keniscayaan. Atas dasar ini, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati target inflasi tahun 2027 di kisaran 2,5%,” kata Said.
Nilai tukar rupiah dalam APBN 2027 ditetapkan Rp 17.500 per dolar AS. Menurut Said, stabilitas rupiah diperlukan untuk menahan tekanan terhadap fiskal dan sektor riil, terutama karena kegiatan ekonomi Indonesia masih membutuhkan berbagai barang impor.
“Pada tahun 2027 Bank Indonesia dan pemerintah perlu mengendalikan kurs rupiah di kisaran Rp 17.500. Langkah ini untuk memastikan agar tekanan terhadap fiskal dan sektor riil tidak berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, asumsi suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9%. Angka tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memperhitungkan biaya pembiayaan APBN di tengah perubahan kondisi pasar keuangan global.
Di sektor energi, pemerintah dan DPR menaikkan target lifting minyak dari usulan awal 600.000 barel menjadi 612.500 barel per hari. Target tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dalam negeri.
“Target lifting minyak bumi kita tingkatkan dari usulan Nota Keuangan RAPBN 2027 dari sebesar 600.000 barel menjadi 612.500 barel. Strategi ini untuk meningkatkan kapasitas energi di hulu migas sebagai bagian penguatan ketahanan energi nasional kita,” kata Said.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan menggunakan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga perekonomian. Pemerintah juga akan mempertahankan kesehatan fiskal agar APBN tetap dapat mendorong pertumbuhan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“APBN kita terus arahkan supaya terus menumbuh, APBN menumbuhkan, APBN melindungi, namun APBN juga kredibel dan sehat untuk menjalankan perannya menumbuhkan dan melindungi tersebut,” ujar Suahasil.
Suahasil menilai kondisi ekonomi domestik menjadi modal pemerintah menghadapi 2027. Pemerintah juga akan mendorong ekspor, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di tengah volatilitas ekonomi global.
Berikut asumsi dasar ekonomi makro APBN 2027:
- Pertumbuhan ekonomi: 6%
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar rupiah: Rp 17.500 per dolar AS
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%
- ICP: US$ 75 per barel
- Lifting minyak bumi: 612.500 barel per hari
- Lifting gas bumi: 954.000 barel setara minyak per hari
