INAKINI.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan bila Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh membantu KPK dalam mencegah segala tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Guna menguatkan komitmen dan integritas para penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang pimpinan kementerian/lembaga serta pejabat struktural Eselon I untuk mengikuti Executive Briefing Pembekalan Anti-Korupsi.
“Kami selaku jajaran pimpinan pada Kementerian ATR/BPN terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam mendukung program KPK dalam melakukan upaya peningkatan integritas pegawai, pencegahan, serta pemberantasan korupsi,” ujar Hadi Tjahjanto pada Rabu (17/5).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat kesempatan pertama pada periode 2023 mengikuti kegiatan Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) ini.
Dalam sambutannya, ia mengatakan, suatu kehormatan bagi Kementerian ATR/BPN untuk dapat berkoordinasi secara aktif serta mendapatkan monitoring dan evaluasi secara berkala dan intens dari jajaran KPK.
“Adapun setiap masukan yang disampaikan oleh KPK selalu menjadi perhatian utama kami dalam membangun institusi, mengingat masih banyak hal-hal yang perlu kami benahi dan tingkatkan. Mulai dari tata kelola organisasi hingga pelayanan pertanahan yang berdampak langsung untuk masyarakat,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
“Melalui pembinaan secara intensif di internal Kementerian ATR/BPN, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi indikasi pungli (pungutan liar, red) dalam proses di lapangan. Kami tidak segan-segan untuk menindak para pelaku, terutama jika berasal dari bagian Kementerian ATR/BPN,” tambah Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan program PAKU Integritas merupakan program pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pelatihan dengan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan anti korupsi.
“Saat ini KPK tengah fokus dengan pendekatan konsep trisula dalam upaya penanganan korupsi di tanah air, yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan,” jelasnya.
Firli Bahuri menekankan, tidak akan ada celah bagi perilaku korupsi dalam budaya demokrasi yang terbuka. Menurutnya, tindakan korupsi juga muncul di mana ada kekuasaan dan kesempatan yang tidak diikuti dengan integritas. “Siapa pun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya integritas. Oleh karena itu, mari bangun, jaga, dan pelihara integritas kita sebagai penyelenggara negara,” imbau Ketua KPK.
