INAKINI.COM – Konsumen provider internet yang berlokasi di Jakarta diprediksi akan mengalami kenaikan harga. Dari kondisi tersebut terpaksa dilakukan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD akan memberi beban biaya baru ke semua badah usaha yang memiliki jaringan telekomunikasi, listrik, gas dan air.
Keputusan tersebut sudah tertuang di revisi Peraturan Daerah mengenai Sarana Jaringan Utitilias Terpadu atau SJUT. Rancangan aturan tersebut juga memuat mengenai pengenaan biaya sewa barang milik daerah dan SJUT.
Baca Juga : Breaking News: Ferdy Sambo Dapat Vonis Hukuman Mati, Ibunda Yosua Hutabarat Dekap Foto Mendiang
Terlihat pada Pasal 4 Poin D Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Jaringan Utilitas, operator pengguna SJUT memberi konfirmasi akan ada biaya pembayaran retribusi dan tarif rutin ke Pemprov DKI Jakarta.
Perda tersebut juga mendapat penguatan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2019.
Dilansir dari Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunuikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy berharap adanya revisi Perda SJUT tidak memberi tambahan beban biaya ke masyarakat.
Baca Juga : Tren Kendaraan Listrik Meningkat, PLN Percepat Pemasangan Home Charging
Jerry menambahkan, aturan tersebut berpotensi menghambat program transformasi digital yang sudah diusung Presiden Joko Widodo.
Jerry juga menambahkan dari Ingub Nomor 69 Tahun 2020 menyebutkan dari BUMD Jakpro diperingahkan melakukan pembuatan SJUT. Hanya saja pada faktanya Jakpro masih menyerahkan pembangunan SJUT ke Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai anak usaha dari Jakpro.
Baca juga : Yahoo dan Disney + Umumkan PHK Massal Untuk Keperluan Efisiensi
Tersedia kurang lebih 40 operator telekomunikasi di Jakarta bisa menggelar jaringan telekomunikasi. Jika Pemprov setempat menerapkan harga sewa SJUT didasarkan pada pendepatan bisnis dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Jerry juga memastikan dari harga layanan internet di DKI Jakarta juga akan naik.
Menanggapi aturan baru tersebut, puluhan operator telekomunikasi juga sudah berdialog bersama Pemprov DKI Jakarta sejak 2019. Hanya saja Jerry mencatat masih belum tersedia titik temu antara operator jaringan telekomunikasi dan Jakpro.
