LKPP Dorong Capaian Target Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri #BanggaBuatanIndonesia

INAKINI.COM – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, mengakui dari Rp 529,1 triliun rencana umum pengadaan (RUP) yang dibuat pemerintah untuk belanja produk dalam negeri (PDN), baru Rp 123,2 triliun yang terealisasi.

Untuk itu, dirinya mengimbau semua pihak yang terlibat, bahu membahu mewujudkan target belanja produk dalam negeri (PDN) yang menjadi arahan Presiden tersebut.

Dalam rencana umum pengadaan (RUP), LKPP menyusun untuk belanja produk impor yang hanya sebesar Rp 78,9 triliun. Sehingga total mencapai Rp 608 triliun.

“Realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) baru sebatas itu,” kata Azwar Anas saat menutup gelaran Bussiness Matching atau Temu Bisnis Tahap III bertajuk “Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/5).

Rincian yang telah dicapai, antara lain:

1. Realisasi PDN pada e-purchasing mencapai Rp 16,5 triliun atau setara dengan 26 persen
2. Realisasi PDN pada e-tendering sudah mencapai Rp 86,2 triliun atau setara dengan 34,5 persen
3. Realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp 13,5 triliun atau setara dengan 7,1 persen

“Sisanya realisasi dari pengadaan langsung, penunjukkan langsung, dan belanja pengadaan darurat,” kata Azwar.

Dari nilai itu, realisasi penggunaan produk usaha mikro dan kecil (UMK), sudah mencapai sekitar Rp 51,3 triliun yang diambil dari tiga kategori yakni:

1. Realisasi UMK pada E-purchasing sudah mencapai Rp 3,6 triliun atau setara dengan 5 persen
2. Realisasi UMK pada e-tendering sudah mencapai Rp 39,4 triliun atau setara dengan 11,2 persen
3. Realisasi lainnya yang sudah mencapai Rp 8,3 triliun atau setara dengan 4,4 persen

“Realisasi masih jauh dari instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo yakni 40 persen,” kata Azwar Anas.

Pada rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis yang telah digelar, tercatat 10 kementerian atau lembaga pemerintah yang sudah berkomitmen dalam membelanjakan anggarannya untuk produk lokal, yakni:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (PUPR)
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo)
3. Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemhan)
4. Kepolisian RI
5. Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes)
6. Kementerian Perhubungan Indonesia (Kemenhub)
7. Kementerian Agama Indonesia (Kemenag)
8. Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi Indonesia (Kemendikbud Ristek)
9. Kementerian Pertanian Indonesia (Kementan)
10. Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu)

Kemudian, ada 10 pemerintah daerah (Pemda) dengan komitmen yang sama, diantaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara.

Presiden Jokowi akan mengumumkan hasil dari kegiatan afirmasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan. Beliau akan mengumumkan instansi pusat, daerah maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal.

“Pada Oktober 2022, Presiden Jokowi akan mengumumkan serapan belanja PDN,” tutupnya.

Diketahui, kegiatan Bussines Matcing dibagi dalam tiga tahap yang dimulai pada 23-27 Mei 2022, yang dilaksanakan oleh seluruh K/L, BUMN dan juga Pemda secara daring, kemudian pada 24 Mei 2022 yakni Arahan Presiden terakait belanja dalam negeri di K/L, Pemda dan BUMN, dan yang ketiga atau puncaknya adalah pada 30-31 Mei 2022 yang juga akan dilakukan penandatanganan komitmen, pameran dan talk show.