INAKINI.COM – Keseriusan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dalam mengurangi aktivitas impor barang di semua kementerian ternyata berimbas pada pesan singkat kepada Erick Thohir yang mana Presiden ingin semua jajara BUMN harus mengurangi kegiatan impor.
Tidak tanggung-tangugng dimana Presiden berpesan ke Menteri BUMN Erick Thohir dimana harus ada tindakan tegas seperti pencopotan direktur utama perusahaan BUMN yang masih gemar impor dalam menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa.
Jokowi juga menjelaskan dalam Pengarahan Presiden RI seputar Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indoesia pad aJumat (25/3/2022) yang mana bila ada bukti dimana tidak ada ketaat terhadap apa yang disepakati hari ini dimana BUMN melalui menteri BUMN bisa mengganti direktur utamanya ataupun ganti.
Baca Juga : IDI Pecat Permanen Terawan Agus Putranto, Ada Apa?
Dari pihak menteri juga mendapatkan pesan dimana jika masih ada kementerian yang mengutamakan impor dalam penggunaan anggaran pengadaan dan barang saja maka Jokowi tidak pikir panjang untuk bisa mencopotnya.
Menurut Presiden Joko Widodo terdapat nilai total dana untuk mengadakan barang dan jasa mencapai Rp 1481 triliun untuk tahun ini. Sehingga terdapat rincian dimana pemerintah pusat mencapai angka Rp 526 triliun dan pemerintah daerah mencapai Rp 535 triliun hingga BUMN Rp 420 triliun.
Jokowi juga menganggap besaran dana tersebut sudah maksimal bahkan tidak ada angka sebesar itu sebelumnya sehingga pemeirntah kembali bertekad untuk bisa mendorong pihak pemerintah pusat, daerah dan BUMN untuk bisa membeli produk lokal sebesar 40% saja dan nantinya akan ada dampak peningkatan ekonomi di masyarakat.
Selain itu Jokowi juga memberi ancaman bahwa akan ada pemotongan dana alokasi khusus di setiap kepala daerah yang kerap diyan impor ketika menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa.
Presiden memintah pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bisa mengikuti dan mengawasi daerah ketika penggunaan anggaran barang dan jasa dilakukan hingga ada pelaporan data secara rutin.
Tidak hanya memotong DAK saja, Presiden juga mengancam akan menambahkan dana alokasi umum ataupun DAU di pihak pemerintah pusat ke daerah bila masih ada jumlah impor yang besar.
Lihat Juga : Banyak Dikeluhkan Soal Sertifikasi SNI di Sektor UKM, Jokowi : Jangan Dibikin Ruwet!
