Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis batu bara terus dilakukan salah satunya menertibkan perusahaan yang selama ini terbukti tidak profesional.
Dari pihak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi pernyataan bahwa pencabutan larangan ekspor batu bara masih menunggu pengumuman pihak PLN terkait dengan situasi stok di pembangkit listrik.
Pada saat ekspor batu bara sudah dibuka, akan ada izin ekspor yang masih diprioritaskan bagi produsen yang mana bisa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation ataupun DMO sebesar 100 persen.
Dilansir dari pernyataan Arifin pada konferensi pers Rabu 12/1/2022 masih ada penjelasan mengenai prioritas yang mana para produsen sendiri masih memenuhi 100 persen DMO hingga dapat diberikan ke prioritas pertama.
Sedangkan dari perusahaan yang belum memenuhi kebutuhan DMO masih harus memenuhi dahulu sehingga proses perizinan bisa dilanjutkan.
Pihak pemerintah sendiri telah menetapkan sanksi disiplin bagi semua produsen yang mana tidak berhasil memenuhi kewajibannya terhadap DMO. Dari sinilah ada keran ekspor bisa diizinkan sehingga pihak produsen sendiri yang masih belum memenuhi kewajiban DMO sampai 100 persen bahkan masih 0 persen wajib menyelesaikan tanggung jawabnya.
Dari pihak jajaran menteri terkait masih menunggu pernyataan dari PLN hingga situasi dan kondisi stok batu bara di pembangkit listrik. Ada rencana dimana keputusan mengenai larangan ekspor batu bara masih diumumkan sore ini.
Dari sisi keran ekspor sendiri akan menunggu seperti apa statement PLN yang mana memberi pernyataan mengenai suplai apakah sudah aman ataupun masih belum. Kemudian ada jadwal kedatangan ke semua pembangkit baik dari IPP dan PLN yang bisa dipastikan telah tersedia kontrak secara resmi dan jelas.
Krisis energi di beberapa negara terutama dalam penggunaan batu bara membuat Indonesia harus selektif dan mementingkan produksi untuk kebutuhan dalam negeri dahulu. Sehingga dari beberapa waktu terakhir Indonesia sempat melakukan penutupan ekspor ke luar negeri yang mana masih cukup tinggi kemudian masih ada permainan dari perusahaan yang tidak profesional sehingga membuat pemerintah melakukan tindakan tegas.
