INAKINI.COM – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengkritik keras pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1444 H yang berbeda dengan pemerintah di sejumlah daerah pada 21 April 2023.
Beberapa wilayah yang pemerintah daerahnya telah menolak memberi izin penggunaan fasilitas publik untuk salat Idulfitri adalah Sukabumi (Jawa Barat) dan Pekalongan (Jawa Tengah).
Seperti diketahui, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah menentukan Idul Fitri 1444 H jatuh pada Jum’at, 21 April 2023. Sementara itu, pemerintah masih menunggu sidang hasil isbat yang akan digelar pada Kamis, 20 April 2023.
Menurut Abdul Mu’ti penolakan pemberian izin yang merupakan ekses dari kebijakan pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha itu tak dibenarkan di Indonesia yang berideologi Pancasila. Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait ibadah mahdlah.
“Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdlah seperti awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha, Pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya,” ujar Mu’ti pada Senin (17/4).
Mu’ti menyatakan fasilitas publik seperti lapangan dan fasilitas lainnya merupakan wilayah terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan. Pemakaian fasilitas itu, kata Mu’ti, bukan karena perbedaan paham agama dengan pemerintah.
“Melaksanakan ibadah Idul Fitri di lapangan adalah keyakinan, bukan kegiatan politik dan makar kepada pemerintah. Pemerintah pusat, seharusnya tidak membiarkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan,” ujar Mu’ti.
