INAKINI.COM – Baru-baru ini ketersediaan bahan bakar solar tengah mengalami kelangkaan sehingga membuat para nelayan dan juga supir angkutan bus dan truk mengalami ketersendatan dari akses transportasinya.
Dilansir dari pernyataan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nikcke Widyawati menjelaskan bahwa ada proyeksi dimana konsumsi bahan bakar minyak jenis solar dapat melebihi kuota yang sudah ditetapkan pemeirntah untuk tahun 2022.
Terdapat penjelasan dimana perekonomian sudah mulai mengalami pertumbuhan di tahun ini, sehingga dari konsumsi solar subsidi sendiri bisa mencapai 16 juta kilolier melebihi kapasitas dan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah mencapai 14.09 juta kilo liter.
Dilansir dari pernyataan Nicke dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR RI, Senin (28/3/2022) yang mana terdapat target dari pemerintah mencapai 14.9 juta KL, sehingga ada prediksi kenaikan angka mencapai 16 juta KL yang mana bisa saja pada akhir tahun nanti ada peningkatan mencapai 14 persen kuotanya.
Baca Juga : Inilah Susunan Pengurus Semen Baturaja Selepas Gelar RUPST
Menurut Dirut Pertamina tersebut konsumsi dari solar subsidi sendiri sampai bulan Februari 2022 sudah melebih kuota mencapai 10 persen. Sehingga ada bentuk realisasi saluran soar bersubsidi yang mana mencapai 2.49 Juta KL dari kapasitas total mencapai 2.27 juta KL.
Hanya saja dari tingkat konsumsi solar yang meningkat tersebut tidak diimbangi dengan sisi suplainya. Sehingga kuota solar subsidi pada tahun ini mengalami penurunan sampai 5 persen dibandingkan kuota di tahun 2021.
Faktorpenyebab suplai masih menjadi bahan evaluasi, sehingga dari sisi lainnya ada permintaan lebih tinggi pada solar subsidi yang juga diduga karena terjadi peralihan industri sawit dan tambang yang tidak berhak mendapatkan jenis solar subsidi.
Ditambah lagi dari disparitas harga antara solar subsidi dan juga non subsidi DeX Series menjadi cukup tinggi harganya mencapai Rp 7.800 per liter berdasarkan perhitungan Pertamina.
Ada dugaan sementara dimana terjadinya peningkatan konsumsi solar masih mencapai angka 93 persen sehingga dari penurunan harga jual solar non subsidi dapat berkurang mencapai 7 persen.
Terjadinya penjualan solar non subsidi yang mengalami penurunan dan penjualan solar subsidi naik menjadi bahan pertimbangan. Sehingga ada petunjuk dari teknis pihak pemerintah untuk bisa membuat regulasi level Keputusan Menteri dapat memberi antsipasi lebih efektif ketika ada pelanggaran solar subsidi yang tidak tepat sasaran.
Lihat Juga : Berlaku Mulai 23 Maret 2022, Inilah Aturan Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri
