INAKINI.COM – Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapanh pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
“Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga,” ujar Tito Karnavian di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (25/5/2026).
Tito Karnavian menjelaskan, sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal.
Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor. Terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya.
Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey.
Di sektor pendidikan, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal.
“Namun, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat maupun menumpang di sekolah lain. Ini sambil menunggu proses relokasi,” katanya.
Pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi akan dikerjakan dalam kurun waktu tiga tahun. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya.
Program tersebut dibagi dalam beberapa skala prioritas. Dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2026.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp100,1 triliun periode 2026 hingga 2028. Rinciannya, sebesar Rp38,9 triliun dialokasikan pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Sebagian besar anggaran akan difokuskan pada sektor infrastruktur yang mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengumpulan dana tambahan sebesar Rp4,5 triliun hingga 2027.
Tujuannya untuk mendukung proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Pemerintah memastikan koordinasi akan terus dilakukan secara berkala agar seluruh program pemulihan dapat berjalan tepat waktu.
