INAKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) menyiapkan mobilisasi sumber daya manusia secara masif guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) berjalan optimal. Tak hanya melibatkan pegawai di daerah, BPS juga akan menurunkan aparatur dari kantor pusat serta mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menegaskan, SE2026 menjadi salah satu sensus paling kompleks karena menyasar langsung pelaku usaha di seluruh Indonesia sebagai responden. Cakupan nasional dengan karakteristik usaha yang beragam membuat pelaksanaannya penuh tantangan, terutama di kawasan perkotaan.
“DKI Jakarta saja dengan gedung yang sangat tinggi dan banyak pusat kegiatan usaha akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri jika hanya dilakukan oleh sedikit petugas sensus,” kata Zulkipli pada Kamis (26/2/2026).
Zulkipli mengungkapkan, BPS akan mengerahkan hampir seluruh komponen internal untuk mendukung pendataan lapangan. Bahkan, sebagian besar pegawai di kantor pusat disiapkan turun langsung membantu proses sensus di wilayah tertentu.
“Pegawai di kantor pusat mungkin lebih dari 50%, bahkan bisa sampai 75%, akan diturunkan untuk membantu pendataan di Jakarta Pusat,” ujarnya.
Selain aparatur internal, mahasiswa STIS juga akan dilibatkan sebagai bagian dari penguatan tim sensus, khususnya di daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi.
“Seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik akan diturunkan untuk membantu, terutama di wilayah yang kompleks seperti DKI Jakarta,” tutur Zulkipli.
BPS juga menyiapkan skema dukungan lintas wilayah. Daerah dengan kapasitas petugas lebih besar akan membantu wilayah lain yang membutuhkan tambahan sumber daya. Langkah ini ditempuh untuk menjamin seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara menyeluruh dan konsisten sesuai metodologi sensus.
SE2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Selanjutnya, pendataan tatap muka dengan metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI) akan digelar pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026.
Pendataan mencakup seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.
Dengan penguatan SDM dan koordinasi yang terstruktur, BPS menargetkan SE2026 mampu menghadirkan gambaran struktur ekonomi nasional yang lebih akurat dan komprehensif sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
