INAKINI.COM – Pemerintah meluncurkan tiga buku status kekinian keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini dilakukan lewat konsorsium lintas kementerian/lembaga yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, dan Kementerian Kehutanan
Publikasi ini mengulas kondisi biodiversitas di ekoregion Sumatera dan Sulawesi. Sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola dalam kerangka Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, peluncuran dokumen ini menjadi instruksi strategis bagi KLH/BPLH. Yakni, untuk menyiapkan instrumen regulasi penguatan pengelolaan kekayaan alam nasional.
“Saya rasa apa turunannya, tentu nanti beberapa instrumen di antaranya ada peraturan pemerintah. Kemudian turunan lagi nanti ada peraturan presiden dan sebagian nanti akan menjadi peraturan menteri,” kata Hanif Faisol Nurofiq pada Rabu (20/8/2025).
Hanif Faisol Nurofiq menekankan, komitmen pemerintah menjaga biodiversitas sebagai modal pembangunan lintas generasi. Komitmen kuat ini untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan secara berkelanjutan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, arti penting dokumen ini bagi arah pembangunan Indonesia.
“Peluncuran dokumen ini adalah langkah awal penting untuk membangun integrasi data keanekaragaman hayati yang komprehensif,” ujar Rachmat Pambudy.
Upaya melindungi kekayaan alam Indonesia harus dilakukan secara kolektif. Sebab, biodiversitas nasional sangat kaya.
“Keanekaragaman ini bukan soal konservasi saja. Ini juga soal pertumbuhan ekonomi, dan ini juga soal kehidupan serta kemanusiaan kita,” ucap Rachmat Pambudy.
