INAKINI.COM – Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Secretary-General, António Guterres pada Minggu (17/11/2024), di salah satu hotel di Rio de Janeiro, Brasil.
Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas dedikasi Guterres dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional.
“Kami sangat mengapresiasi, menghormati, dan mendukung sikap konsisten Anda dalam menegakkan perdamaian internasional, keadilan, dan hukum internasional. Sikap ini sangat menginspirasi kami, karena Anda konsisten dalam hal ini,” ujar Prabowo di awal pertemuan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya PBB, termasuk dalam isu-isu seperti keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis di Palestina. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi, termasuk melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian jika dibutuhkan.
Sementara itu, United Nations Secretary-General António Guterres, dalam tanggapannya, memuji peran strategis Indonesia dalam kerja sama internasional. António Guterres menganggap Indonesia sebagai mitra yang sangat penting bagi PBB.
“Kami sepakat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek penting yang kita hadapi di dunia saat ini,” ucap António Guterres.
António Guterres menyoroti kontribusi aktif Indonesia dalam kerja sama ASEAN-PBB dan peran pentingnya dalam menyikapi situasi di Myanmar serta kawasan Timur Tengah.
António Guterres menyatakan kesiapan PBB untuk terus mempererat kerja sama dengan Indonesia dalam mewujudkan reformasi Dewan Keamanan PBB dan institusi keuangan internasional demi mencapai keadilan global.
“Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam KTT mendatang dan kami ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa mendatang,” tutur António Guterres.