INAKINI.COM – Pihak APRINDO atau Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia memintah pihak pemerintah untuk melihat dan memberi proteksi terhadap industri hasil tembakau.
Efek dari regulasi yang eksesif dan menekan dikhawatirkan bisa menekan biaya dan juga memberatkan sektor retail.
Produk tembakau diketahui memberi sumbangan besar terhadap penjualan di sektor ritel.
Pihak Ketua Umum APRINDO, Roy Nicholas Mandey menjelaskan pihak pemerintah harus bisa berdaulat dan juga terbebas dari pengaruh pihak manapun dalam memutuskan kebijakan pertembakauan di Indonesia.
Baca Juga : Dihantui Resesi, Petani Tembakau Berharap Harga Cukai Tidak Naik
Hal inilah sempat disampaikan di dalam rencana revisi PP109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
“Berkaitan dengan revisi PP109 harus diawasi dan evaluasi terlebih dahulu. Bukan berarti kita mengikuti tekanan, tetapi kita harus memiliki kedaulatan tersendiri untuk memilih sikap di luar kepentingan yang tidak relevan dari tujuan kita untuk bisa bertumbuh secara ekonomi,” kata Roy di FGD Universitas Jenderal Achmad Yani atau UNJANI.
Roy juga menambahkan ketika proses membuat kebijakan mengenai IHT pemerintah harus melihat keseimbangan dari kepentingan kesehatan serta ekonomi.
Untuk kepentingan kesehatan, menurut Roy sendiri memperlihatkan aspek utama dan penting untuk bisa dilakukan edukasi sejak dini.
Roy mencermati beberapa hambatan di dalam regulasi berupa kurangnya sosialisasi sampai implementasinya tidak optimal.
Baca Juga : Baru Tiga Minggu Dilantik, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Berhentikan Dirut MRT Jakarta
“Aspek penting di dalam kesehatan berupa edukasi hingga kurikulum perlu diberitahu sejak dini, sehingga itu bisa membuat pencegahan secara dini,” kata Roy.
