Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5%, dari 3,2-4,0% pada tahun 2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi.
Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.
“Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural,” demikian disampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2021 yang digelar secara hibrida (daring dan luring) pada Rabu (24/11).
Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin intens dan baik diantara jajaran otoritas, baik antara BI, OJK, LPS, dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Hal ini menjadi kunci dalam mengelola dampak varian delta Covid 19 terhadap perekonomian nasional di 2021, sehingga setiap permasalahan kecil dapat terselesaikan. Ke depan, Presiden Indonesia juga mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau dan memperkuat digitalisasi ekonomi, khususnya UMKM.
Respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun 2022.
Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3±1% pada tahun 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian.
Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9% pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah.
Sementara Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0% dan 6,0-8,0% pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat.
Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diprakirakan akan mencapai Rp 530 triliun, uang elektronik Rp 337 triliun, dan digital banking lebih Rp 48 ribu triliun.
Bauran kebijakan BI pada tahun 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu:
1) Kebijakan moneter
Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs), kebijakan moneter BI pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, 4 instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth), yaitu:
2) Kebijakan makroprudensial
Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.
3) Kebijakan sistem pembayaran
Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST), termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.
4) Kebijakan pengembangan pasar uang
Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
5) Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah
Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
