INAKINI.COM – Terdapat sejumlah perubahan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan haji Indonesia pada 2027. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf.
Menhaj menyebut salah satu perubahan berkaitan dengan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Pemerintah Arab Saudi disebut telah menghapus layanan tipe D sehingga layanan paling rendah yang tersedia kini adalah tipe C.
“Terkait dengan Armuzna, di mana Pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, yang ada yang paling rendah adalah layanan tipe C, dan ini konsekuensinya harga akan berubah,” jelasnya saat konferensi pers dalam acara Memperingati Tahun ke-1 Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Hotel hingga Katering Harus Melalui Nusuk
Perubahan lain yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia ialah penerapan skema fullboard dalam penyediaan layanan jemaah haji.
Dalam skema tersebut, penyediaan sejumlah kebutuhan jemaah tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara. Pemesanan hotel dan katering harus melalui sistem yang telah ditentukan Pemerintah Arab Saudi, yakni Nusuk.
“Sekarang semuanya harus fullboard. Kita tidak bisa langsung memesan hotel, kita tidak langsung bisa memesan katering sendiri, harus melalui Nusuk yang ada di sana,” jelas Mehaj.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena kualitas hotel dan katering yang disediakan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan jemaah Indonesia.
“Dan ini juga menjadi kekhawatiran kita, apakah hotel ataupun katering yang disiapkan oleh mereka itu sesuai dengan harapan kita?” ujarnya.
Menhaj mengatakan Indonesia tetap harus memastikan pelayanan yang diterima jemaah berjalan dengan baik meskipun sebagian proses pengadaan layanan berada dalam mekanisme yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
“Karena bagaimanapun juga kalau ada masalah, pasti yang menjadi tumpuan kita semua, walaupun bukan kita yang memastikan prosesnya di sana,” katanya.
DPR Nilai Fullboard Jadi Lompatan dalam Layanan Haji
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni menilai perubahan skema pelayanan tersebut dapat menjadi langkah peningkatan kualitas penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M.
Menurut Husni, penerapan konsep fullboard menjadi salah satu perubahan penting karena layanan jemaah mulai dari hotel, katering, transportasi hingga Armuzna akan dikelola oleh syarikah.
“Paket Masyair dari paket D menjadi paket C, itu artinya keleluasaan, kenyamanan, pendingin, itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Husni, dilansir dari laman resmi DPR.
“Yang kedua, tentunya kita juga melihat ini tahun ini adalah tahun pertama bahwa yang namanya fullboard, jadi dari mulai hotel, mulai katering, mulai transportasi, dan Armuzna, itu semuanya dikelola oleh syarikah,” lanjutnya.
Husni menilai integrasi layanan tersebut merupakan langkah besar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
“Ini tentunya suatu lompatan yang besar daripada Kementerian Haji, bahwa mereka betul-betul bagaimana supaya pelayanan untuk para calon jemaah haji ini maksimal,” tuturnya.
Ia berharap perubahan skema tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kenyamanan dan keamanan jemaah selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.
“Dari hulu ke hilir itu sudah ditangani oleh syarikah. Tentunya kita juga Komisi VIII DPR RI melihat mudah-mudahan dengan langkah-langkah Kementerian Haji ini memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa kepuasan daripada seluruh calon jemaah haji 2027 nanti,” pungkas Husni.
