INAKINI.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di tiga provinsi.
Adapun provinsinya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan yang diawali dengan penandatanganan kontrak di Jakarta pada Senin (17/11/2025).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pembangunan Sekolah Rakyat ini bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Inisiatif ini bertujuan membuka akses belajar bagi masyarakat kelompok ekonomi terbawah tanpa diskriminasi latar belakang.
Dody Hanggodo menekankan, pentingnya keberlanjutan dan kualitas infrastruktur demi pemenuhan akses pendidikan yang layak dan merata. “Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan sekadar fisik, tetapi memastikan setiap anak mendapat pendidikan yang berkualitas,” ucap Dody Hanggodo pada Selasa (18/9/2025).
Terdapat empat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat ditandatangani dalam acara tersebut. Paket pertama mencakup empat lokasi di Kalimantan Tengah dengan nilai kontrak Rp985,9 miliar.
Paket kedua meliputi tiga lokasi di Kalimantan Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp700 miliar. Untuk paket pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan terbagi dua, yakni pertama lima lokasi senilai Rp1,23 triliun.
Paket kedua di Sulawesi Selatan mencakup empat lokasi dengan nilai kontrak Rp974 miliar. Adapun lokasinya, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto mengingatkan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa mengantisipasi risiko. Bisma Staniarto menekankan pentingnya pengadaan material tepat dan mengutamakan produk dalam negeri untuk menjaga kualitas pekerjaan.
“Pastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, waktu, biaya, administrasi, dan tepat manfaat. Mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” ujar Bisma Staniarto.
