INAKINI.COM – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaya mengungkapkan bila Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima. Selain anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, juga akan menerima program Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Pada intinya makan bergizi ini akan diberikan kepada penerima manfaat seperti yang sudah disebutkan sebanyak 82,9 juta. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah, mulai PAUD sampai SMA, sampai sekolah keagamaan,” kata Dadan usai menemui Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (20/8/2024).
Dadan Hindaya menjelaskan, untuk menghindari tumpang tindih dengan program Posyandu, pihaknya akan melakukan koordinasi secara menyeluruh. Dalam waktu dekat, kata Dadan, fokus utama dirinya adalah menyiapkan struktur organisasi dan peraturan yang diperlukan.
“Sebagai kepala tugas, utamanya mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan program makan bergizi ini agar pada 2025 sudah bisa dilaksanakan. Karena ini badan baru maka hal yang dipersiapkan bagaimana bisa melengkapi seluruh struktrur organisasi yang ada termasuk peraturan,” ucapnya.
“Presiden inginkan agar Badan Gizi ini tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis pada anak sekolah. Tapi lebih luas dari itu terkait budaya hidup sehat,” ujarnya.
Untuk memastikan efektivitas program, ia menegaskan akan dilakukan koordinasi menyeluruh dengan semua program terkait, termasuk posyandu, guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
Langkah lain berikutnya adalah menyiapkan struktur organisasi dan regulasi yang diperlukan. Dadan mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan program yang dijadwalkan dimulai pada 2 Februari 2025.
Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan program ini. Dadan menyebutkan bahwa akan ada kerjasama erat dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
