INAKINI.COM – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga arahan terkait tindak lanjut sejumlah kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas serta pertambangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (31/01).
Bapak Jokowi memberikan 3 arahan terkait tindak lanjut sejumlah kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas serta pertambangan, antara lain:
Pertama, agar semuanya harus berjalan lewat mekanisme hukum yang baik.
Kedua, perhitungan ekonomi yang baik.
Ketiga, harus betul-betul berdampak pada kepentingan negara dan rakyat.
Di dalam rapat, Presiden Jokowi membahas perlunya penghitungan kembali terkait sejumlah kontrak kerja sama migas dan pertambangan yang dimiliki sejumlah perusahaan, seperti Freeport, Vale, dan British Petroleum (BP).
Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan terus mengawal investasi, yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan nasional.
“Sekarang itu kan adalah orang mencari investasi susah sekarang, yang sudah existing kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik,†ujarnya.
Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisisasi serta melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).
Oleh karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD.
“Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu oil and gas maupun pertambangan, kita dorong kepada hilirisasi, hilirisasi dan keterlibatan BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang, tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal,†ungkap Menteri BUMN.
