Perdana Menteri Cambodia atau Kamboja Hun Sen secara resmi menyerah pada penyelesaian krisis politik Myanmar pada hari Rabu (16/02), ketika para diplomat tinggi dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bersiap untuk mundur di mana kegagalan junta untuk menghormati komitmennya kemungkinan akan tampak besar.
Hanya satu setengah bulan setelah mengasumsikan kepemimpinan bergilir ASEAN, perdana menteri Kamboja mengakui bahwa rezim militer Myanmar tidak membuat kemajuan dalam menyelesaikan situasi di negara itu dan mengatakan tidak mungkin melakukannya selama sisa tahun kepemimpinannya.
“Saya berada dalam situasi di mana saya terkutuk jika saya melakukannya dan terkutuk jika saya tidak melakukannya, jadi biarkan saja,†kata orang kuat Kamboja saat berbicara di depan pejabat tinggi, termasuk Duta Besar Jepang Mikami Masahiro, pada pembukaan jembatan di provinsi Kratie.
Hun Sen mencatat bahwa “hanya ada 10 bulan dan 14 hari lagi dan tugas saya sebagai ketua ASEAN akan selesai†dan menyarankan agar “ketua ASEAN berikutnya dapat mengurus masalah ini†karena kesulitannya.
Komentar Hun Sen mengikuti perjalanan 7-8 Januari 2022 ke Myanmar – yang pertama oleh seorang pemimpin asing sejak kudeta militer – yang menuai kritik luas karena memberikan legitimasi pada rezim tersebut. Kunjungan itu terjadi hampir dua minggu setelah Hun Sen mendesak kepala junta Jenderal Min Aung Hlaing selama konferensi video untuk menegakkan kesepakatan yang dicapainya dengan ASEAN tahun 2021, yang dikenal sebagai Konsensus Lima Poin.
Min Aung Hlaing, yang memimpin penggulingan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021, menyetujui konsensus ketika ia bertemu dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta April 2021 pada pertemuan puncak yang diadakan untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Perjanjian tersebut menyerukan diakhirinya kekerasan, dialog antara junta dan National League for Democracy (NLD), dan utusan khusus dan delegasi ASEAN mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Myanmar menandai ulang tahun pertama kudeta tanpa kemajuan dalam masalah-masalah itu, sementara pada tahun 2021, pasukan keamanan telah menangkap hampir 9.160 warga sipil dan membunuh lebih dari 1.550. Konflik militer telah melanda sebagian besar negara berpenduduk 54 juta, menggusur lebih dari 400.000 orang.
Komentar Hun Sen juga muncul di tengah laporan bahwa Myanmar tidak akan mengirim perwakilan ke Retret Menteri Luar Negeri hari Rabu (16/02), beberapa hari setelah junta mengkritik sesama negara anggota ASEAN karena tidak memberikan undangan kepada para jenderalnya untuk memblokir pertemuan puncak. ASEAN telah melarang pejabat tinggi dari junta sejak 15 Oktober 2021 karena gagal untuk sepenuhnya mematuhi Konsensus Lima Poin.
