INAKINI.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal tersebut mundur satu minggu dari rencana semula pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang diikuti pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin, 16 November 2026. Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penundaan pelaksanaan sidang paripurna.
Menurut Muzani, Presiden masih memerlukan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden dijadwalkan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR pada 2 Desember 2026.
“Presiden juga meminta pertimbangan dari partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden. Berbagai persiapan untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden tersebut masih memerlukan waktu,” ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Atas dasar itu, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna diundur menjadi 9 Desember 2026. Usulan tersebut kemudian disetujui dalam rapat gabungan MPR.
Muzani menyampaikan, sidang paripurna tersebut akan mencakup rangkaian proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. “Mulai dari pemilihan hingga pengesahan dan pelantikan Wakil Presiden terpilih,” ucapnya.
Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan juga memutuskan pembentukan panitia ad hoc yang akan diketuai Bambang Wuryanto. Panitia tersebut akan didampingi dua wakil ketua dan beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi serta kelompok DPD.
Sementara itu, tim verifikasi akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim. Tim tersebut juga akan memiliki seorang sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan.
Muzani mengatakan, proses pemilihan Wakil Presiden melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi. Karena itu, diperlukan penyesuaian dan persiapan yang lebih matang dalam pelaksanaannya.


