INAKINI.COM – Presiden Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Peluncuran ditandai dengan penekanan sirene oleh Prabowo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” kata Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, DNKK merupakan hasil perubahan nama Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026.
Melalui pembentukan DNKK, pemerintah memperluas fokus kebijakan dari sekadar mendorong inklusi keuangan, seperti kepemilikan rekening, menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan hingga tingkat keluarga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan pak presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujar Airlangga.
DNKK berada langsung di bawah Presiden Prabowo. Airlangga menjabat ketua harian, sedangkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan bertugas sebagai wakil ketua harian.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pembentukan DNKK merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga.
“Dewan ini akan semakin memastikan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,” ucap Friderica.
Selain peluncuran DNKK, Rakornas TPAKD juga diisi dengan penyerahan simbolis akad dan kredit pembiayaan untuk periode Agustus hingga Oktober 2026. Pembiayaan tersebut berasal dari 343 lembaga jasa keuangan dengan nilai total Rp 53,15 triliun yang disalurkan kepada 2.106.401 debitur.
Penyerahan simbolis dilakukan kepada perwakilan masyarakat dari berbagai sektor, di antaranya nelayan, pengemudi ojek daring, petani kopi, dan pedagang.
Rakornas TPAKD 2026 mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan ini turut dihadiri puluhan gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
