INAKINI.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun, di tengah gejolak global yang masih terjadi.
“Alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer (bantalan) APBN kita,” kata Airlangga di Jakarta pada Rabu (23/9/2026).
Airlangga menyebut bahwa buffer APBN ini masih bisa bertahan di tengah perang antara Iran dan Amerika Serikat yang sudah terjadi selama 6 bulan dan memblokade Selat Hormuz dan perang Ukraina belum terlihat akan segera berakhir.
Hal tersebut menyebabkan harga minyak dunia terus mengalami guncangan. Airlangga menyebut bahwa saat ini pemerintah terus memonitor perubahan harga minyak dunia yang terus terjadi tersebut.
Dia menyebut bahwa saat ini harga pembelian pemerintah untuk BBM non-subsidi berada di kisaran US$90 per barel.
“Sehingga kalau harga minyak di bawah US$100, sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah US$100, sekitar US$90-an. Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM ber-subsidi,” kata Airlangga.
Stok BBM RI Bertahan 20 Hari
Meski demikian, Airlangga menyebut bahwa hal yang saat ini juga menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai ketahanan energi Indonesia saat ini.
“Memang ketahanan energi kita rata-rata kita punya stok BBM dalam 20 hari, namun kita juga mempunyai produsen sendiri yaitu pabrik. Jadi tentu itu berbeda dengan negara lain karena kita punya beberapa refinery terutama untuk solar dan BBM,” kata Airlangga.
Sehingga menurutnya, cadangan BBM Indonesia masih bisa diisi dengan kemampuan produksi dalam negeri.
“Namun kita melihat negara-negara lain di ASEAN, mereka punya ketahanan energinya ataupun stok BBMnya selama 90 hari. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan realisasi subsidi dan kompensasi secara kumulatif, termasuk sektor energi, sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai Rp331,4 triliun.
Suahasil menjelaskan realisasi subsidi dan kompensasi per 31 Agustus 2026 naik 52,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Subsidi energi dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp210,1 triliun, dengan perincian anggaran subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan kerosene mencapai Rp25,14 triliun; LPG tabung 3 Kg Rp80,26 triliun; dan listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.
