INAKINI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengikuti petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk penganggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Hal ini merespons Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono yang mengaku telah meminta tambahan anggaran Rp2,7 triliun untuk melanjutkan pembangunan tahap (batch) 3 IKN kepada Purbaya.
“Yang jelas saya akan ikutin petunjuk Pak Presiden tentang anggaran untuk IKN,” kata Purbaya di Yogyakarta, Kamis (16/7/2026).
Purbaya mengaku hingga kini belum menerima berkas resmi mengenai permohonan dana tersebut dari pihak Otorita IKN. Dia juga menegaskan belum mengetahui detail pengajuan karena kemungkinan dokumen tersebut masih dalam proses birokrasi.
“Suratnya belum sampai ke saya. Saya belum tahu, mungkin belum sampai,” ujarnya.
Dalam penjelasannya saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Basuki mengungkapkan dana segar sebesar Rp2,7 triliun itu sangat dibutuhkan untuk menyokong proyek tahun jamak hingga periode 2028.
Uang tersebut rencananya akan dialokasikan untuk membiayai pengerjaan fisik tahap tiga, mendanai pembelian lahan baru, serta mengelola berbagai aset yang saat ini sudah selesai dibangun di ibu kota baru.
“Untuk mewujudkan pembangunan batch III dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 2,7 triliun dengan skema multiyears 2026-2028,” ujar Basuki dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kamis (16/7/2026).
Lebih lanjut, Basuki menyebut Otorita IKN mengantongi pagu anggaran reguler sebesar Rp5,47 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dari total pagu tersebut, porsi belanja modal menjadi yang terbesar atau mencapai Rp4,3 triliun, disusul alokasi belanja barang senilai Rp732,5 miliar, dan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp423 miliar.
Mengenai tingkat penyerapan anggaran per 30 Juni 2026, Otorita IKN mencatat realisasi anggaran secara akrual sudah menyentuh angka 80,2% setelah memperhitungkan seluruh ikatan kontrak pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan.
Namun, jika ditinjau dari pencairan dana secara riil melalui Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D, realisasinya baru tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau setara 26,2% dari keseluruhan pagu.
Basuki juga memaparkan realisasi aktual sudah mencapai 80,2% karena seluruh pekerjaan kontraktual telah diperhitungkan, sedangkan realisasi SP2D sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2%.
