INAKINI.COM – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih siap memberikan pinjaman dengan bunga rendah 6 persen per tahun. Sehingga masyarakat bisa terhindar dari praktik rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.
Komitmen tersebut ditekankan usai Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih siap menawarkan akses kredit murah dengan bunga 6 persen per tahun.
“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat, supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktek rentenir pinjaman online dan lain sebagainya,” kata Menkop di Jakarta pada Senin (30/3/2026).
Ferry Juliantono mengutarakan, pinjaman berbunga rendah itu nantinya bakal disalurkan oleh lembaga keuangan ultra mikro yang bernaung di bawah bendera Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Kalau itu kan nanti di setiap Koperasi Desa itu ada lembaga keuangan mikronya. Kita tentu nanti akan lihat seberapa banyak, seberapa yang dibutuhkan di desa tersebut yang perlu pembiayaan keuangan mikronya,” ungkapnya.
Di samping penyaluran biaya, Kementerian Koperasi hendak menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai penyalur barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dengan harga lebih rendah. Juga untuk menyerap hasil produksi dari masyarakat desa.
“Hari ini kami di Kementerian Koperasi akan melaksanakan rapat pimpinan untuk fokus juga membahas, salah satunya yang terpenting adalah menjadikan Koperasi Desa ini sebagai offtaker atau menyerap hasil produk masyarakat desa,” kata Menkop.
Sebelumnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah nyata pemerintah untuk melawan praktik rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa, nelayan, dan pelaku usaha mikro.
Melalui koperasi ini, negara hadir memberikan akses pembiayaan murah, fasilitas usaha, serta layanan dasar agar rakyat kecil tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
“Di situ akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir. Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka,” tegasnya dalam Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Lantaran, menurut Prabowo, selama ini perhatian terhadap pelaku usaha kecil, terutama nelayan dan masyarakat di pulau-pulau terpencil, masih sangat minim. Ia menilai kebijakan ekonomi kerap lebih menguntungkan pengusaha besar, sementara rakyat kecil jarang mendapatkan kesempatan yang sama.
“Kalau pengusaha besar boleh di kasih apa itu, haircut? Enaknya sendiri haircut-haircut. Masa nelayan-nelayan kita enggak kita berdayakan? Belum pernah mereka dapat kesempatan ini,” katanya.
Menurut Prabowo, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat desa yang hidup dalam kesulitan. Bahkan, ia mengaku mendengar langsung keluhan warga yang menangis karena tidak memiliki akses modal dan fasilitas pendukung usaha.
“Banyak yang nangis di pulau-pulau terpencil. Sekarang kita hadir, kita memberi harapan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Koperasi Merah Putih akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan ratusan koperasi mulai berjalan dalam 1–2 bulan ke depan, sementara sekitar 30.000 koperasi sudah hampir berdiri di berbagai daerah.
“Kemungkinan saya dapat laporan mungkin dalam 1–2 bulan ini sudah akan beroperasi beberapa ratus koperasi. Yang koperasinya sudah hampir berdiri adalah 30.000 koperasi,” jelas Prabowo.
Akses Langsung
Prabowo juga memastikan seluruh barang subsidi akan disalurkan langsung melalui koperasi agar masyarakat mendapatkan akses tanpa perantara. Dengan skema ini, ia berharap tidak ada lagi penyelewengan dan kebocoran anggaran.
“Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” katanya.
Terkait pendanaan, Prabowo menegaskan anggaran program ini sudah tersedia, bersumber dari Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah selama 10 tahun terakhir. Namun, ia mengakui selama ini pemanfaatan Dana Desa belum sepenuhnya tepat sasaran.
“10 tahun kita sudah beri Dana Desa. Dan sekarang kita akan mengarahkan. Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” ungkap Prabowo.
