INAKINI.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan jajaran kepala daerah untuk senantiasa siaga berlayanan selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Mendagri meminta para kepala daerah siaga di wilayah masing-masing, memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama libur Lebaran.
“Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik. Dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026 secara hybrid dari Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang pada Senin (9/3/2026).
Kebijakan Mendagri ini merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang berencana beribadah umrah mendekati Idulfitri. Para Kepala Daerah berpotensi tidak berada di daerah saat momentum penting tersebut.
Padahal, kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di wilayahnya, pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan. Mereka pula yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.
Mendagri mengatakan, mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik perlu mendapat perhatian serius. Tradisi mudik setiap Lebaran menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar.
Masalah keamanan lingkungan juga perlu menjadi perhatian, karena banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. Karenanya, diperlukan pengaturan keamanan lingkungan serta pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik.
“Masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang menitipkan kendaraannya kepada tetangga, RT, kemudian juga ada pos-pos siaga di jalur-jalur arus mudik-balik,” kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran. Caranya dengan menjaga keselamatan transportasi, mengantisipasi potensi keramaian di lokasi wisata, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sembako.
Khusus untuk pengendalian inflasi, kepala daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan distributor. Begitu pula dengan asosiasi pengusaha, serta pengelola pasar, guna memastikan pasokan tetap cukup dan harga terjangkau.
“Untuk meyakinkan bahwa cukup kesediaan dan harganya terjangkau. Kalau ada yang naik, intervensi dengan gerakan pasar murah,” ucap Mendagri.
Mendagri menyampaikan, dalam rangka mengurangi kepadatan arus mudik-balik, pemerintah memberikan fleksibilitas kebijakan Working From Anywhere (WFA). Kebijakan tersebut dapat diterapkan pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 sesuai pengaturan masing-masing kementerian/lembaga, dan Pemda.
“Itu harus diatur oleh kepala daerah masing-masing, kementerian/lembaga masing-masing, artinya akan ada libur panjang. Dari tanggal 16 sampai 27 Maret, saya ngga mengatakan libur sebetulnya, tapi Working From Anywhere,” kata Mendagri.
