INAKINI.COM – Indonesia akan mendorong dialog dan kerja sama untuk memajukan pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM), kata Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono usai Indonesia secara resmi dipilih untuk dinominasikan sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 yang akan ditetapkan dalam pertemuan dewan bulan depan.
Hari ini Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026, tulis Menlu Sugiono di akun Instagram Menluri pada Rabu (24/12/2025).
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” lanjut Menlu Sugiono.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan kepada media mengatakan, Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Nantinya, jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Dalam kapasitas itu, lanjut kementerian, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif dan berimbang.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” ujar Menlu RI.
Dalam pencalon presidensi kali ini, Indonesia mengusung prioritas kepemimpinan yang imparsial, objektif dan transparan, kata Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang.
“Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, dengan prioritas: kepemimpinan yang imparsial, objektif, transparan, memperkuat dialog dan konsensus, efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM, penguatan kerja sama teknis, serta membawa perspektif negara berkembang dan Asia Pasifik,” jelas Yvonne.
Yvonne menjelaskan, “Presiden Dewan HAM tahun 2026 akan berasal dari negara kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, pemilihan akan dilakukan di dalam internal Asia Pacific Group (APG) dan hasilnya diajukan di Organizational Session Dewan HAM.”
Indonesia sendiri saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.
Kementerian Luar Negeri RI menekankan, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional.
