INAKINI.COM – Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Erick Thohir membahas penyertaan modal negara (PMN) 2025 untuk 16 BUMN. Pengajuan PMN tersebut disetujui sebesar Rp 44,24 triliun. Besaran PMN Rp 44,24 triliun itu sesuai usulan dari Kementerian BUMN.
“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (10/7/2024).
Sebelum diketok, masing-masing fraksi memberi catatan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat menolak pemberian PMN untuk PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dan Perumnas sebesar Rp 1 triliun.
“Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN. Pertama PT Danareksa, kami beranggapan bahwa PT Danareksa bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain di luar PMN. Kedua adalah PT Perumnas karena bisnis model dan konsep perencanaannya tidak jelas,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Harris Turino.
Namun pada akhirnya PMN disetujui dengan catatan Menteri BUMN memastikan PMN dipergunakan secara produktif, efektif dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Berikut 16 BUMN yang mendapat PMN Tahun Anggaran 2025:
- PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
- PT Asabri Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan.
- PT PLN (Persero) Rp 3 triliun untuk program listrik desa.
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI Rp Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
- PT Bio Farma (Persero) Rp 2,21 triliun untuk fasilitas capex baru.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.
- PT Wijaya Karya (Persero) Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
- PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
- PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Rp 1,62 triliun untuk modal kerja program CPP.
- PT PP (Persero) Rp 1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang.
- Perum DAMRI Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik dan peremajaan bus angkutan perintis.
- Perumnas Rp 1 triliun untuk penyelesaian persediaan perumahan.
- PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.
