INAKINI.COM – Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun. Angka tersebut setara 81,9% dari pagu anggaran.
“Belanja tersebut salah satunya untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp946,1 triliun atau setara 94,5% dari APBN,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2023 di Jakarta pada Jumat (15/12).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tetap memberikan manfaat nyata untuk masyarakat melalui akselerasi belanja hingga akhir tahun, mulai dari pemenuhan prioritas pembangunan nasional, perlindungan masyarakat dan kelompok rentan, hingga pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi Rp1.840,4 T.
Dari realisasi tersebut, sebesar 57,6% atau Rp1.060 T memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan detail belanja yang langsung dinikmati masyarakat dari angka Rp1.840 T total BPP, berapa yang dinikmati masyarakat? Yaitu Rp1.060 Triliun. Artinya lebih dari 57% BPP itu langsung dinikmati masyarakat,” ungkap Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Lebih lanjut ia memaparkan, manfaat yang dimaksud meliputi Program Keluarga Harapan sebesar Rp27,9 T untuk 9,8 Juta KPM, Kartu Sembako sebesar Rp44,3 T untuk 18,7 Juta KPM, bantuan sosial pangan tahap I sebesar Rp8,2 T, PBI JKN sebesar Rp42,4 T untuk 96,7 juta peserta, bantuan ternak Rp235,3 M, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp681,2 M, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp1,5 T, subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp99,6 T, dan bantuan beras, daging ayam, dan telur tahap II sebesar Rp11,2 T.
Sementara itu di bidang pendidikan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat meliputi Program Indonesia Pintar Rp11,1 T untuk 20,3 Juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp12,7 T untuk 949,2 Ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Kementerian Agama sebesar Rp10,6 T untuk 9,3 Juta siswa, BOPTN sebesar Rp5,1 T untuk 197 perguruan tingg, dan Kartu Prakerja sebesar Rp4,3 T untuk 1,1 juta peserta.
Sedangkan untuk belanja infrastruktur, telah dibangun berbagai macam infrastruktur untuk dapat menopang kegiatan masyarakat. Pada tahun 2023, terlihat berbagai infrastruktur yang sudah selesai dibangun, antara lain, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Bendungan Lolak, Sodetan Kali Ciliwung, Tol Tebing Tinggi-Indrapura, Bendungan Sepaku Semoi, SPAM Semarang Barat, Tol Cibitung-Cilincing, Bendungan Cipanas, dan SPAM Regional Mebidang.
“Anggaran-anggaran ini yang dikeluarkan oleh APBN yang langsung manfaatnya kepada masyarakat,” pungkas Menkeu.
