INAKINI.COM – Pemerintah akan mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan publik. Pada tahap awal, integrasi akan dilakukan pada layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan sejumlah layanan lain.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memaparkan urgensi percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Rapat Terbatas Kabinet di Istana Merdeka pada Senin (12/6).
“Arahan Presiden Jokowi, rakyat jangan dibikin bingung dengan banyaknya aplikasi, yang berarti harus bikin banyak akun, banyak download, banyak isi data berulang. Presiden Jokowi menginstruksikan sebuah terobosan di mana Indonesia untuk pertama kali memiliki Arsitektur SPBE yang terintegrasi. Kami juga diminta untuk melakukan benchmark pada berbagai praktik best practices di sejumlah negara tentang keberhasilan menjalankan integrasi layanan digital,” ujar Anas.
Hal ini sejalan dengan ditekennya Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPPBE).
Anas mengatakan, di banyak negara dengan e-Government Development Index (EGDI) tinggi, semua layanan digital pemerintah selalu terintegrasi. Terdapat semacam entitas yang mengoordinasi semuanya sehingga skema pelayanan digital pemerintah berjalan ke arah yang sama dan dengan standar yang jelas. Selain itu, terdapat interoperabilitas data yang memungkinkan pertukaran data berjalan mudah dan cepat.
“Jadi memang perlu semacam tim layanan digital nasional terpusat yang mampu melakukan koordinasi dan orkestrasi dalam pembentukan layanan digital terpadu, yang tidak lagi terpisah-pisah yang berpotensi menimbulkan kerumitan bagi pengguna. Semacam GovTech-nya,” ujar Anas.
MenPAN RB mengungkapkan, digitalisasi terintegrasi pada semua layanan publik akan berdampak positif ke berbagai sektor, termasuk peningkatan perekonomian. Dia mencontohkan, di Estonia yang 99 persen layanan publiknya sudah digital, terdapat lompatan 10 kali lipat terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam 20 tahun. Hal itu karena semua pelayanan berjalan mudah dan cepat, sehingga investasi dan perekonomian berputar lebih baik.
“Artinya digitalisasi yang terintegrasi sesuai arahan Presiden ini ke depan akan mampu mengakselerasi PDB per kapita Indonesia, seperti praktik baik di berbagai negara,” ujar Anas.
