INAKINI.COM – Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bila Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission. Dalam hal ini, Indonesia telah mengumumkan bahwa akan memenuhi net zero emission maksimal pada tahun 2060.
“Kami terus mengkomunikasikan dan menjanjikan banyaknya CO2 yang akan dikurangi melalui National Determined Contribution (NDC) kita. Kami baru saja meningkatkan untuk mengurangi 32% dengan upaya sendiri dan 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2023,” ungkap Menkeu pada Convention Oil and Gas Tahun 2022 yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (24/11).
Komitmen ambisius ini perlu sumbangsih sektor energi. Indonesia memenuhi komitmen untuk mengurangi emisi CO2 dengan tetap mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi.
“Jadi bagi Indonesia, peluangnya adalah bagaimana kita di satu sisi memenuhi komitmen kita untuk mengurangi emisi CO2 sekaligus terus mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi dimana permintaan energi akan terus meningkat,” jelas Menkeu.
Untuk pemenuhan komitmen tersebut maka Indonesia secara resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 lalu. Menkeu mengatakan, platform yang menciptakan percepatan transformasi namun tetap adil dan terjangkau di sektor energi.
“ETM Country Platform memberikan sinyal kuat bahwa dunia akan melihat Indonesia sebagai pemimpin global yang terus konsisten dalam merancang transisi yang sangat rumit dari bahan bakar fosil ke energi bersih,” ungkap Menkeu.
ETM Country Platform dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur, Special Mission Vehicle – Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu). Melalui platform ini, PT SMI akan mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi melalui kerja sama dengan banyak mitra institusi baik domestik maupun internasional.
Selain melalui ETM, komitmen transisi energi diwujudkan melalui revitalisasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu. Diantaranya melalui kebijakan fiskal berupa instrumen pajak seperti PPh dan PPN serta melalui kebijakan kepabeanan untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia.
“Indonesia akan terus memastikan bahwa tonggak sejarah apakah tahun 2030 atau 2060 atau sebelumnya akan konsisten didukung oleh kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral yang tepat. Transisi yang berhasil bagi Indonesia pasti membutuhkan koordinasi antara kebijakan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan modal,” pungkas Menkeu.
