INAKINI.COM – Sri Lanka harus memperketat kebijakan moneter, menaikkan pajak dan mengadopsi nilai tukar yang fleksibel untuk mengatasi krisis utangnya, kata seorang pejabat senior Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) pada Selasa (26 April 2022).
Negara berpenduduk 22 juta orang itu telah meminta pinjaman dari IMF karena berjuang untuk membayar impor di tengah utang yang menghimpit dan penurunan tajam dalam cadangan devisa yang telah memicu lonjakan inflasi.
“Kami telah melakukan diskusi teknis yang sangat baik dan bermanfaat tentang persiapan negosiasi dengan pihak berwenang selama akhir pekan lalu dan beberapa hari sebelumnya,” kata Anne-Marie Gulde-Wolf, penjabat direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF pada konferensi pers online.
Menteri Keuangan Sri Lanka Ali Sabry berada di Washington pekan lalu melakukan pembicaraan dengan IMF, Bank Dunia, India, dan lembaga pembiayaan lainnya tentang bantuan pembiayaan untuk negaranya, yang telah menangguhkan pembayaran sebagian dari utang luar negerinya sebesar US$ 51 miliar.
“Persyaratan untuk pinjaman dana akan kemajuan menuju keberlanjutan utang,” kata Ms Gulde-Wolf, menyerukan Sri Lanka untuk langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan pajak untuk mengatasi kebutuhan pengeluaran kritis.
“Kebijakan moneter harus diperketat untuk menjaga inflasi tetap terkendali,” katanya.
“Kami melihat perlunya nilai tukar yang fleksibel.”
Gulde-Wolf tidak menjawab pertanyaan tentang nilai total paket IMF, atau perkiraan waktu dari kesimpulan negosiasi dengan Sri Lanka.
