INAKINI.COM – Cukup banyak produk UMKM yang mana masih terlibat untuk mencakup perhitungan dari pengadaan jasa dan barang.
Namun, dari beberapa kesempatan pemerintah tidak terlalu fokus dan kerap mengalami sebuah masalah dari sisi permintaan dan penawaran.
Secara tidak langsung deputi bidang UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba sendiri telah mengatakan sejauh ini pemerintah sendiri tidak tahu produk apa saja yang dihasilkan UMKM, kemudian sisi lainnya UMKM sendiri tidak mengenali barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.
Dilansir dari halaman Antara Kamis (21/4/2022) dimana Hanung Harimba menyatakan bahwa persoalan saat ini bisa terjadi karena tidak bertemunya supply dengan demmand. Sehingga pemerintah sendiri tidak tahu apa yang bisa dihasilkan oleh UMKM dan UMKM tidak mengetahui apa yang dibutuhkan pemerintah.
Baca Juga : Terbukti Beri Kerugian Petani Sawit Kecil. Jokowi Larang Eksport CPO Minyak Goreng
Hanung sendiri mengatakan bahwa dari perhitungan supply and demand bisa bertemu pastinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menggelar business matching tahap II> dari hal inilah sekaligus bisa meningkatkan nilai transaksi pembelian produk dalam negeri dengan target lebih dari Rp 500 triliun.
Tidak hanya bussiness matching saja, bahkan ada ketersediaan coaching clininc yang dikatakan sudah siap dalam membantu penyedia barang dan juga jasa utama dari para pelaku UMKM hingga menyelesaikan semua persoalan.
Dari sini ada beberapa perhitungan dimana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan juga sertifikasi dan TKDN ataupun Tingkat Komponen Dalam Negeri juga menjadi kajian penting saat ini.
Baca Juga : Jokowi Pentingkan Stabilitas Harga Minyak Goreng Lokal, Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dilarang
Dilansir dari pernyataan Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementrian Keuangan Tri Budhianto menyatakan bahwa potensi belanja PDN mencapai Rp 357.8 triliun sehingga ada total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) mencapai angka Rp 2.714 triliun.
Sedangkan dari instrumen potensi belanja PDN di dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari total anggaran Rp 1.193 trilun mencapai Rp 389.24 triliun.
