Inilah 7 Arah Kebijakan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (16/02).

SKP yang dipimpin oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tersebut membahas tiga isu utama, yaitu:

1. Penanganan Pandemi Covid-19
2. Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023
3. Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2023

Kepala Bappenas mengungkapkan tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023, antara lain:

Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kita inginkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk,” ujarnya.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.

Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha.

Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.

Keenam, ekonomi hijau.

“Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim,” ujarnya.

Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Dalam kesempatan tersebut, Suharso juga menyampaikan mengenai sasaran pembangunan pada tahun 2023, yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen
3. Ringkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen
4. Rasio gini 0,375-0,378
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35
6. Tingkat kemiskinan 7-8 persen

“Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107,” tandasnya.