INAKINI.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan 42 jenis komoditas tambang ke dalam klasifikasi mineral kritis nasional. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat ketersediaan bahan baku industri strategis, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menjaga ketahanan pasokan mineral dalam negeri.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis. Keputusan yang ditetapkan pada 10 November 2026 itu telah berlaku sejak tanggal penetapan.
Dalam keputusan tersebut, pemerintah memasukkan sejumlah komoditas strategis, mulai dari nikel, tembaga, timah, litium, kobalt, hingga logam tanah jarang atau rare earth elements (REE).
Kementerian ESDM menjelaskan bahwa mineral kritis merupakan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional dan industri strategis, termasuk sektor pertahanan dan keamanan negara, tetapi berpotensi mengalami gangguan pasokan serta tidak memiliki bahan pengganti yang layak.
“Mineral kritis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan mineral yang mempunyai kegunaan penting bagi perekonomian nasional, industri strategis termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, dan memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak,” demikian dalam keterangannya, Jumat, 20 November 2026.
Pemerintah menetapkan klasifikasi mineral kritis berdasarkan tiga pertimbangan utama.
Pertama, kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional. Aspek ini mencakup kebutuhan bahan baku industri strategis, termasuk industri pertahanan dan keamanan, nilai ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah, tingkat kebutuhan dan penyerapan dalam negeri, serta keterbatasan bahan substitusi.
Kedua, kerentanan pasokan yang dipengaruhi kondisi global dan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Ketiga, ketahanan cadangan mineral untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian.
Melalui penetapan tersebut, pemerintah memiliki acuan dalam mengatur tata kelola dan tata niaga industri pertambangan mineral, termasuk pengelolaan mineral ikutan serta sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
Daftar mineral kritis ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan fiskal sektor pertambangan, mengutamakan pemanfaatan mineral untuk kebutuhan dalam negeri, hingga penerbitan perizinan usaha pertambangan.
Selain itu, pemerintah dapat menggunakan klasifikasi tersebut untuk mendorong peningkatan kegiatan penyelidikan dan penelitian serta memperkuat kewajiban eksplorasi lanjutan bagi pemegang izin usaha pertambangan.
Berikut 42 Komoditas Mineral Kritis yang Ditetapkan Pemerintah:
- Aluminium – Bauksit.
- Antimoni – Antimoni.
- Barium – Barit.
- Berilium – Berilium.
- Besi – Bijih besi dan pasir besi.
- Bismut – Bismut.
- Boron – Boron.
- Feldspar – Feldspar.
- Fluorspar – Fluorspar.
- Fosfor – Fosfat.
- Galena – Galena.
- Galium – Galium.
- Germanium – Germanium.
- Grafit – Grafit.
- Indium – Indium.
- Kadmium – Kadmium.
- Kalium – Kalium.
- Kalsium – Kalsium.
- Kobal – Kobal.
- Kromium – Kromit.
- Litium – Litium.
- Logam Tanah Jarang – Logam tanah jarang (tidak termasuk skandium).
- Magnesium – Magnesium.
- Mangan – Mangan.
- Molibdenum – Molibdenum.
- Nikel – Nikel.
- Niobium – Niobium.
- Platinum – Platina.
- Selenium – Selenium.
- Seng – Seng.
- Silika – Pasir kuarsa, kuarsit, dan kristal kuarsa.
- Sulfur – Belerang.
- Skandium – Skandium.
- Stronsium – Stronsium.
- Tantalum – Tantalum.
- Telurium – Telurium.
- Tembaga – Tembaga.
- Timah – Timah.
- Titanium – Titanium.
- Wolfram – Wolfram.
- Vanadium – Vanadium.
- Zirkonium – Zirkon.
Penetapan 42 komoditas mineral kritis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian industri nasional melalui pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terarah.
Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dinilai penting untuk mendukung industri pengolahan, manufaktur, teknologi, hingga kebutuhan pertahanan dan keamanan negara.
Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu memperkuat penguasaan sumber daya mineral strategis sekaligus meningkatkan pemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi nasional.


